JABAR EKSPRES – Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terus menerus tergantung pada Tiongkok dan India dalam bahan baku obat (BKO).
Sekretaris Jenderal Wantannas RI, Laksdya TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat, M.M.S mengatakan, industri dan sistem kesehatan yang terus berkembang, sangat bergantung pada impor bahan baku obat dan vaksin untuk memenuhi kebutuhan nasional.
”Ketergantungan ini menjadi perhatian serius, terutama saat terjadi krisis global seperti pandemi Covid-19, di mana gangguan rantai pasok global mengakibatkan kelangkaan bahan baku,” kata Hutabarat usai kunjungan ke Bio Farma, Kamis (8/8).
Baca Juga:Pemkot Bandung Terima Penghargaan Wapres Maruf Amin, 7 Tahun Berhasil Mempertahankan Predikat UHCPemdaprov Jabar Bersama 27 Kabupaten dan Kota Upayakan Stabilitas Harga Jelang Nataru
Dia mengatakan, Industri farmasi dalam negeri menghadapi hambatan dalam hal kapasitas produksi, ketersediaan teknologi, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang mendukung kemandirian ini masih perlu diperkuat agar mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi industri untuk berkembang.
”Yang perlu diutamakan saat ini adalah urgensinya untuk kesahatan masyarakat. Kemudian, secara bertahap menuju kemandirian,” ujarnya.
Direktur Medis & Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki menegaskan, dari 1.105 bahan baku obat yang beredar saat ini, 62 di antaranya masih tergantung impor. ”Dari 10 besar bahan baku obat yang beredar, enam di antaranya sudah bisa diproduksi sendiri oleh Kimia Farma,” kata Sri.
Meski demikian, Sri memastikan Bio Farma tetap memiliki peran penting, baik untuk domestik atau pun global. Seperti diketahui, Bio Farma memenuhi tiga per empat produk vaksin Polio dunia.
Di sisi lain, PT Bio Farma Holding berambisi mengurangi ketergantungan Bahan Baku Obat (BKO) dari Tiongkok dan India. Indonesia, selama ini 95 persen BKO masih tergantung pada impor. ”Kita berupaya menurunkan impor hingga 30 persen hingga 2028 mendatang,” kata Jasmine Karsono, Direktur Portofolio, Produk dan Layanan Kimia Farma.
Jasmin mengatakan, angka penurunan tersebut tidak bisa langsung drastis. Sebab, pengembangan bahan baku lokal tidak mudah.”Saat ini, sudah ada 17 bahan baku yang dikembangkan sudah masuk dalam program Kemenkes. Dan kami sudah mengganti produk lokal dari Kimia Farma sebanyak 11 molekul. Itu tarbagi atas 20-25 izin edar,” papar Jasmine sambil menambahkan, saat ini industri kimia di Indonesia masih belum kuat. (rie)