JABAR EKSPRES – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat diminta untuk netral jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir usai menggelar apel gabungan di Lapangan Mekarsari, pada Senin (5/8/2024). Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Deklarasi Netralitas ASN KBB di Pilkada Bandung Barat 2024 mendatang.
Ade mengatakan, para ASN dilarang ikut dan terlibat dalam politik, sebab ada sanksi yang diberikan jika memberi dukungan terhadap paslon yang bersaing.
BACA JUGA: Usai Dipinang Golkar, Dedi Mulyadi Tunggu Keputusan Resmi KIM
“Sebagai ASN, kita memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga netralitas dan profesionalisme di tengah-tengah masyarakat,” kata Ade di Ngamprah, Senin 5 Agustus 2024.
Ia menilai, deklarasi netralitas yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kesungguhan Pemkab Bandung Barat dalam menjunjung tinggi nilai netralitas sesuai dengan Undang-Undang ASN.
Menurutnya, ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Pemkab Bandung Barat dalam menjaga netralitas ASN agar pada pelaksanaan agenda pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan demokratis aman dan lancar.
“Terkait netralitas ini berarti kita harus menjaga sikap tidak memihak dalam segala bentuk kegiatan politik. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme kita sebagai pelayan publik,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, diantara netralitas yang harus diimplementasikan adalah tidak melibatkan diri dalam politik praktispraktis baik secara langsung maupun tidak langsung.
“ASN dilarang keras terlibat pada politik praktis tidak terbatas pada mengikuti kampanye saja. Termasuk menjadi anggota tim sukses, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik serta menyebarkan informasi yang mendukung maupun menolak calon tertentu,” katanya.
Ia menyebut, ASN di Kabupaten Bandung Barat untuk tetap fokus sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai tugas utama.
“Oleh karena itu, dalam masa-masa sensitif seperti menjelang Pilkada kita harus lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif selalu kita utamakan,” katanya.
