PKS Jabar Bakal Temui PKB, Bahas Acep Adang Ruhiat

JABAR EKSPRES – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar belum memutuskan kandidat yang bakal diusung untuk Pilkada Jabar 2024. Mereka juga cukup melirik kandidat yang telah dipromosikan PKB, yakni KH Acep Adang Ruhiat.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar Haru Suandharu mengungkapkan, keputusan atas kandidat yang akan diusung dalam Pilkada adalah wewenang dari DPP, sehingga daerah tinggal menunggu keputusan. “Itu hajat DPP, semua keputusan ada di tingkat pusat,” katanya, Rabu (31/7).

Sejauh ini kata Haru, komunikasi dengan sejumlah partai politik juga terus berlangsung. Itu juga dalam rangka penjajakan dalam pembentukan koalisi.

BACA JUGA: Komedian Tessy Merasa Dirugikan Soal Sosok T Si Otak Judi Online

Komunikasi itu juga berlangsung di tingkat daerah. PKS juga telah intens berkomunikasi dengan elit politik di Jabar. “Ada yang sudah beberapa kali, ada juga yang baru sekali, kami santai saja,” paparnya.

Haru menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga bakal berkomunikasi dengan PKB terkait kandidat yang baru diluncurkan, yakni KH Acep Adang Ruhiat. “Dalam waktu dekat kami akan bertemu PKB, diskusikan itu (Acep Adang Ruhiat.red),” sambungnya.

Menurutnya, pola koalisi di tingkat daerah semestinya tidak mesti sejalan dengan koalisi di tingkat pusat era Pilpres. Apalagi dinamika politik di daerah memiliki ke khasan tersendiri. Tentu hal tersebut jadi pertimbangan dalam membangun koalisi. “Gambaran saja, di tingkat Kota Kabupaten ada yang sama Golkar, ada yang sama PDIP. Di daerah ingin sama dengan koalisi pilpres itu sulit. Demikian di Pilgub. Cerita pilpres sudah selesai lah,” tuturnya.

BACA JUGA: Alasan CPNS 2024 Mundur ke Agustus, MenpanRB Sampaikan Hal Ini

Haru menjabarkan, nama kandidat yang akan diusung PKS untuk Pilkada Jabar nanti juga ditentukan DPP. Peran daerah adalah mengusulkan dan peluang muncul nama lain dari usulan juga masih cukup terbuka. “Kalau tingkat daerah kami sudah usulkan ada nama saya (Haru Suandharu.red) dan Kyai Idris. Tapi DPP juga berhak misal nanti tiba-tiba ada nama pak Mardani. Lalu misal kami ingin Gubernur tapi DPP bilang Wakil ya selesai,” tutupnya.(son)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan