JABAR EKSPRES – Warga Jawa Barat masih banyak yang belum punya rumah sendiri. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar bakal berupaya menghadirkan hunian vertikal sebagai salah satu solusi.
Direktur Consumer and Commercial lending Bank BTN, Hirwandi sempat memaparkan bahwa berdasarkan data Susesnas 2020 dan analisis SKHA tercatat ada empat provinsi yang memiliki backlog lebih dari 1 juta unit. Bahkan, Jabar memiliki backlog tertinggi.
Rinciannya, Jabar 2,8 juta unit, DKI Jakarta 1,4 juta unit, Jawa Timur 1,2 juta unit, dan Sumatera Utara 1,02 juta unit. Backlog adalah kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
BACA JUGA: Sinopsis Film The Hitmans Bodyguard, Aksi Pengawal Melindungi Kliennya
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal sendiri di Jabar baru di angka 83,38 persen.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perkim Jabar Indra Maha menjabarkan, backlog dari sisi kepemilikan ada di angka sekitar 3 juta unit. Sedangkan dari sisi kepenghunian di angka 2,2 jutaan. “Kalau kepenghunian itu seperti kontrak masih dihitung,” jelasnya, Rabu (24/7).
Menurut Indra, ada sejumlah langkah yang bakal dilakukan untuk menekan tingginya angka backlog tersebut. Salah satunya upaya untuk menghadirkan huian vertikal. Konsep hunian yang cenderung cocok dengan wilayah perkotaan. “Kalau rumah tapak sebenarnya juga masih bisa, seperti yang dilakukan perumnas. Tapi kami juga upayakan untuk pembangunan rusun atau hunian vertikal untuk bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR.red),” cetusnya.
BACA JUGA: Hasil Uji Lab Roti Aoka, BPOM Sebut Tak Temukan Unsur Natrium Dehidroasetat
Indra menambahkan, pembangunan rusun itu biasanya dieksekusi oleh Kementerian PUPR. Sementara pemerintah Provinsi ditugaskan untuk penyiapan lahannya. “Kalau ada kemampuan dana, ya mau saja terus bangun rusun,” sambungnya.
Strategi lain adalah turut mendorong para pengembang perumahan untuk terus menghadirkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Namun dalam penyediaan rumah itu juga perlu didukung mekanisme perkreditan yang bisa dijangkau masyarakat. “Pengembang terus kami dorong, tapi memang perlu ditunjang akses kredit yang memungkinkan,” paparnya.(son)
