Sejauh ini perkembangan inflasi khususnya di Provinsi Papua sangat terkendali, yakni sebesar 1,47 persen. Berdasarkan data inflasi tahunan, pada Juni 2024 menempati urutan ketiga terendah se Indonesia.
Jika kondisi perekonomian di Tanah Papua terus stabil maka sasaran inflasi nasional 2,5 plus minus satu persen dapat tercapai pada akhir tahun.
“Dengan inflasi selalu terjaga maka akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kualitas (pertumbuhan) yang baik sehingga perekonomian (Papua) semakin kuat, yang didukung oleh sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Agni Alam Awirya.
Selain itu, dengan kondisi inflasi stabil rendah maka daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian lebih kencang di daerah.
Kiat menjaga inflasi
Pemprov Papua menekankan bahwa untuk menjaga inflasi stabil rendah secara berkelanjutan, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pemprov Papua. Pertama, aktif melakukan monitoring untuk memastikan kabupaten/kota melakukan pelaporan indeks perkembangan harga (IPH) secara rutin.
Kedua, melakukan operasi pasar tradisional dan modern untuk mengendalikan harga. Selain itu, juga memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok. Ketiga, mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian Inflasi di daerah tahun 2024 sebanyak Rp11 miliar.
Keempat, secara simultan melakukan penguatan koordinasi dan sinergi berbagai tingkatan pemerintahan (multi-level government) bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Kelima, menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan pokok melalui koordinasi dan rapat rutin TPID bersama para pihak terkait.
Keenam, TPID Provinsi Papua telah mengidentifikasi beberapa daerah (surplus/defisit) yang berlokasi di sekitar Kota Jayapura yang mampu membantu meningkatkan pasokan pangan strategis, antara lain, Biak dengan perikanan, Kepulauan Yapen berupa cabai merah, Keerom yakni jagung untuk pakan ternak, dan Sarmi dengan hortikultura.
Ketujuh, gerakan tanam dan replikasi pangan untuk ketahanan pangan strategis. Ke delapan fasilitasi kelompok binaan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tanaman cabai di Kabupaten Keerom. Kesepuluh, melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan terakhir memfasilitasi kerja sama antardaerah (KAD) dalam pengendalian inflasi.
“Adanya upaya-upaya tersebut kami yakni inflasi terus terjaga jika tidak maka akan berdampak pada perekonomian setempat,” kata Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun.
