JABAR EKSPRES – Imbas Pembatalan status Penerima KJP Plus, Pemerintah DKI Jakarta Didesak untuk Transparan dalam Penyaluran KJP Plus Tahap 1 Gelombang 2
Pada tahun 2024, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menghadapi tantangan serius dalam penyaluran tahap 1 gelombang 2, dengan banyaknya penerima manfaat yang mengalami pembatalan mendadak atas dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya mereka terima.
Sebanyak 73.506 peserta didik di Jakarta telah diumumkan sebagai penerima KJP Plus untuk tahap ini. Namun, proses penyaluran bansos ini tidak berjalan lancar dan justru memicu kontroversi di kalangan penerima manfaat. Banyak di antara mereka yang semula dianggap layak menerima bantuan, tiba-tiba kehilangan status mereka tanpa alasan yang jelas.
Baca Juga:Link Tes Ujian Seberapa Gamon Lo dari Mantan via Google Form, Gratis!Lelang Serentak DJP Jabar, Nilai Limit Sentuh Rp15,102 Miliar
Selain menyoroti kurangnya transparansi, masyarakat juga menekankan perlunya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana bantuan sosial agar tepat waktu sampai kepada mereka yang berhak. Proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga disoroti sebagai sumber kebingungan yang lebih besar bagi calon penerima manfaat.
Program KJP Plus sangat penting untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas
Para orang tua dan siswa yang status penerimaan KJP Plus mereka dibatalkan mengekspresikan rasa kecewa atas kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka mendesak agar klarifikasi segera diberikan untuk mengatasi ketidakpastian terkait keterlambatan dan pembatalan pencairan dana bansos KJP Plus tahap 1 gelombang 2 ini.