Penyakit Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pengamat Sorot Dampak Berkepanjangan

JABAR EKSPRES – Temuan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merupakan persoalan paling dibenci masyarakat. Hal ini dengan tegas diungkapkan Pengamat Politik Unjani, Arlan Siddha.

Menurutnya, dampak berkepanjangan bakal terasa bagi publik. Mulai dari tingkat kepercayaan masyarakat hingga melemahkan mental atau motivasi aparatur sipil negara.

“Dampak yang paling terasa adalah trust. Kepercayaan. Ini berkenaan kepercayaan pada pemerintah. Maka ini akan berdampak pada persoalan masyarakat,” ungkap Arlan kepada Jabar Ekspres, Jumat (12/7).

BACA JUGA: Cek Kualitas Udara, KLHK Pasang AQMS dan SPQUA di Pemkab Bandung Barat

“Mereka akan pesimis terhadap pemerintah yang baru. Bahkan yang berdampak pada gelaran Pilkada 2024 mendatang. Tidak terlihat, tapi berpengaruh,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, bukan hal yang tidak mungkin, imbas dari merebaknya kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bandung, keterlibatan masyarakat untuk Pilkada bakal semakin anjlok.

“Masyarakat bisa akan tidak tertarik. Karena apa yang dilakukan pemerintah juga, ternyata, mencuri uang rakyat. Berikutnya, masyarakat bakal mempertanyakan partisipasi mereka,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kota Banjar Belum Punya Karakter Kedaerahaan

Sementara dampak yang bakal terjadi di lingkungan pemkot, kata Arlan, bisa berkaitan dengan melemahnya kinerja para ASN. Tidak dipungkiri bakal memunculkan kinerja ‘money oriented’.

“Ini hal yang pertama bisa melemahkan pemerintah dari dalam. Lalu hal yang paling utama perlu dilakukan adalah membersihkan barisan yang terlibat dalam korupsi tersebut,” jelasnya.

Lantas dirinya menegaskan, rekontruksi besar-besaran harus dilakukan pemkot. Termasuk harus menyiapkan program dan inovasi yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

BACA JUGA: DAM Tawarkan Beragam Promo Menarik Untuk Konsumen Setia Honda

“Harus rekontruksi baru. Jangan sampai Kita Bandung mengalami hal yang sama. Maka harus diidentifikasi sejak dini. Jadi ke depan, kepala daerah harus bersih dan birokrasi ditata dengan baik,” tegas Arlan.

“Padahal Bandung sudah berimbang dan cantik. Harus ada kepala daerah selanjutnya yang bersih dari korupsi. Serta mampu menata kembali tata kelola birokrasi dan menempatkan orang-orang berkapasitas,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan