JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bogor mengapresiasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 yang telah berlangsung.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi mengaku bahwa pelaksanaan PPDD 2024 di Bumi Tegar Beriman semakin baik dengan sistem yang ada.
“Alhamdulillah lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski masih ada catatan salah satunya sekitar 2000 siswa yang tidak masuk pada sistem PPDB,” kata Ridwan Muhibi, Jumat (12/7).
Kemudian, catatan lainnya dari hasil evaluasi PPDB 2024 yang dilakukan oleh seluruh Komisi DPRD Kabupaten Bogor dengan Disdik, yakni soal sosialisasi PPDB kepada masyarakat.
BACA JUGA: Ilham Habibie Intensifkan Komunikasi dengan PKS untuk Pilgub Jawa Barat
“Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat membuat sejumlah calon wali murid kesusahan dalam mengakses sistem PPDB. Ini harus ditingkatkan di tahun depan,” papar dia.
Kendati pelaksanaan PPDB 2024 semakin baik, namun DPRD Kabupaten Bogor meminta tata kelola sekolah pun diperbaiki, khususnya pungutan liar (Pungli).
DPRD Kabupaten Bogor meminta agar Pungli harus diberantas di sekolah oleh Dinas Pendidikan dengan membuat Pakta Integritas.
“Disdik buat surat edaran dan Pakta Integritas agar tidak ada lagi pungutan yang mengatasnamakan kegiatan tur, pembelian seragam, sumbangan dan lain sebagainya,” kata dia.
BACA JUGA: Raih Prestasi Gemilang, bank bjb Dinobatkan Sebagai Best Bank 2024
Dalam surat edaran itu, Disdik diminta untuk menyampaikan ke sekolah agar tidak ada lagi pungutan liar yang mengatasnamakan sumbangan.
“Kalau sekolah perlu apapun silahkan laporkan ke Disdik, nanti Disidik melapor ke kita untuk ditindaklanjuti atau dianggarkan kebutuhannya,” jelas dia.
Ridwan Muhibi menyampaikan, rekomendasi itu dilakukan agar para siswa maupun wali siswa tidak keberatan dalam menyekolahkan anaknya.
“Sekolah supaya mandiri dan para wali murid tidak dibebankan hal-hal sumbangan atau pungutan yang seperti itu,” jelas dia.
Jika masih ada pungutan, lanjut dia, DPRD Kabupaten Bogor akan meminta kepada kepala daerah untuk mengganti kepala Dinas Pendidikan.
