JABAR EKSPRES – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut tidak adanya back up atau cadangan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang saat ini mengalami serangan siber bukan karena permasalahan tata Kelola, melainkan sebuah kebodohan.

Hal ini disampaikan Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan BSSN, yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024) sore.

“Maksudnya pak kalau gak ada back up itu bukan tata kelola pak. Itu kebodohan saja sih pak,” ujar Meutya.

Menurutnya, dua persen data PDNS yang sudah dicadangkan tidak dapat diperhitungkan, mengingat banyaknya data di lembaga tersebut.

BACA JUGA:Elf Alami Kecelakaan di Jalan Raya Bundaran Nagrog Bandung, Sopir dan 3 Penumpang Jadi Korban

Selain itu, Meutya menilai tidak adanya cadangan data di PDNS bukanlah bentuk kurangnya tata kelola, sebab tidak adanya cadangan berarti tidak ada pengelolaan.

“Ini kan kita nggak hitung Batam back up kan, karena cuma 2 persen kan, ya berarti itu bukan yaya Kelola, itu kebodohan aja sih pak,” tegasnya.

Atas kejadian ini, Meutya mengaku heran dengan tidak adanya cadangan data pada PDNS, sebab diketahui bahwa data yang mengalami peretasan itu merupakan data dari hampir seluruh kementrian. Salah satunya Direktorat jenderal (Dirjen) Imigrasi dan Kemendikbudristek.

BACA JUGA:Ketua Panitia Lentera Festival 2024 Ditetapkan sebagai Tersangka

“Punya data nasional, dipadukan seluruh kementrian, untung katanya ada beberapa yang belum comply, belum gabung, ‘masih untung’ orang Indonesia, itu malah yang selamat. Yang paling patuh (Dirjen) Imigrasi saya dengar, itu yang paling gak selamat,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian memaparkan terkait adanya kekurangan dalam tata Kelola ketahanan siber, dengan tidak adanya data PDNS yang saat ini terkena serangan siber dan mengalami gangguan.

“Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata Kelola, kami memang akui itu,” ujar Hinsa.