Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp 17,45 triliun yang sebagian besar merupakan penyaluran DAU Block Grant.
APBN memberi dukungan terhadap pengendalian inflasi di antaranya melalui intervensi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga dengan realisasi sebesar Rp 765,01 miliar dari pagu Rp2,46 triliun, yang digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, prevalensi stunting, peningkatan investasi, penurunan tingkat pengangguran. Sementara, untuk bantuan sosial sudah tersalurkan Rp 8,18 triliun bagi 20,14 juta KPM.
Untuk pembangunan Bidang Kesehatan di Jawa Barat, APBN juga memiliki peran penting melalui alokasi anggaran Bidang Kesehatan sebesar Rp 2,81 triliun yang dialokasikan melalui tiga Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kesehatan, BKKBN dan BPOM untuk pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Obat Dan Makanan. Realisasi sd 31 Mei sebesar Rp 452,86 miliar.
Untuk Bidang Pendidikan di Jawa Barat hingga akhir Maret 2024, realisasi sebesar Rp 2,07 triliun yang dialokasikan untuk Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda Sektor Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani, BOS, Beasiswa dan BOPTN melalui K/L dan yang terbesar alokasi pada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
Untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN sebesar Rp 3,33 triliun dengan realisasi Rp 1,46 triliun melalui Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional untuk rehabilitasi daerah irigasi Manganti dan Rengrang, Keg klaster komoditas Unggulan Berbasis Kawasan, Seed Center Padi, Penyaluran benih padi dan jagung, layanan kesehatan hewan, dan pemdampingan penyuluh kelautan dan perikanan kepada kelompok pelaku Utama/Usaha.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dari APBN dialokasikan sebesar Rp 6,89 triliun dengan realisasi sebesar 34,44 persen melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air (bendungan, embung dan pengendalian banjir), untuk pembangunan dan pemeliharaan konektivitas darat (jalan, jembatan dan perkeretaapian) serta pembangunan dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya.
Penerimaan pajak s.d. 31 Mei 2024 mencapai Rp 48,006 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif sebesar 0,07 persen (Rp 32,99 miliar), dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
