JABAR EKSPRES – Memasuki usia ke-23 tahun, Kota Cimahi masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama yang masih mengemuka adalah banyaknya rumah tidak layak huni (rutilahu).
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi melaporkan, sebanyak 1.300 kepala keluarga di wilayah tersebut memerlukan bantuan untuk renovasi rumah.
“Betul masih ada ribuan rumah yang harus direnovasi. Berdasarkan data, dari 124 ribu rumah di Kota Cimahi, sebanyak 1.300 masih belum dibenahi,” ujar Kepala DPKP Kota Cimahi, Endang saat ditemui baru-baru ini.
BACA JUGA: Kasus Judi Online Menyeruak, Jawa Barat Juaranya, Bogor Selatan Sarangya!
Pemerintah berencana memberikan bantuan kepada ribuan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Cimahi. Endang menyebut, dana bantuan ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dana dari Pemerintah Pusat.
Meskipun demikian, Endang mengakui bahwa setiap tahun Pemerintah Kota Cimahi hanya mampu memberikan bantuan renovasi untuk maksimal 600 unit rumah.
“Jadi untuk menuntaskan perbaikan hunian membutuhkan waktu 2-3 tahun dengan catatan jumlah rumah rusak tidak bertambah,” katanya.
BACA JUGA: Dilema Perbaikan Rumah untuk Warga Kampung Ampera Jayagiri
Endang memperkirakan, jumlah rumah penduduk yang rusak setiap tahunnya akan meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh usia bangunan yang semakin tua atau kejadian bencana seperti kebakaran dan banjir.
“Dari angka 1.300 ini, kita targetkan 600 unit rumah bisa selesai dengan skema pendanaan dari APBD Pemkot, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Sehingga dalam dua sampai tiga tahun ke depan bisa selesai,” ujar Endang.
“Tapi dengan catatan tidak ada rumah rusak baru. Karena kalau lihat di lapangan banyak rumah masyarakat rusak karena faktor waktu atau karena rusak akibat bencana alam,” sambungnya.
BACA JUGA: Komnas HAM Akan Kawal Kasus Meninggalnya Anak 13 Tahun di Padang
Menurut Endang dari data DPKP sendiri, di Cimahi sekitar 57.252 orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk 575,52 ribu jiwa, masih belum memiliki rumah.
“Kalau warga belum punya rumah kita arahkan untuk tinggal di Rusunawa. Mereka selama ini biasa tinggal di rumah orang tua atau kerabat,” tuturnya.
