BANDUNG – Nama Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono merupakan salah satu sosok yang diperhitungkan untuk bertarung dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.
Tokoh nelayan asal Pantura, Indramayu kelahiran 24 Agustus 1974 ini kini duduk di DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan menempati posisi Anggota Komisi IV bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.
Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, koperasi perikanan terbesar di Jawa Barat.
Baca Juga:Hari ke-2 Penilaian 236 Lahan UIII, Masyarakat Antusias Terima Tim KJPPKembali Digelar, Penilaian Lahan Kampus UIII Sasar 236 Bidang Tanah
“Saya dibesarkan di lingkungan masyarakat pesisir dimana mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dengan melaut,” kata Ono.
Pria asal Indramayu ini merupakan anak dari seorang bapak yang berprofesi sebagai guru, terlibat pada usaha perikanan sekaligus ketua koperasi perikanan.
Sejak kecil hingga remaja, Ono melihat kondisi nelayan dan masyarakat pesisir jarang tersentuh program-program pemerintah.
Ia juga merasa trenyuh mendapati kenyataan bahwa nelayan termasuk salah satu kelompok marjinal yang dinilai kerap menyumbang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya.
“Saya bertekat untuk menaikkan taraf hidup nelayan, salah satu caranya adalah dengan terjun ke dunia politik. Saya lalu masuk ke PDI Perjuangan untuk mendalami politik dan memperjuangkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini,” tutur Ono.
Pada 2009, Ono menilai kebijakan di Indramayu tidak menyasar sepenuhnya permasalahan rakyat yang ada di lingkungannya.
Undang-Undang perikanan, masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil belum memiliki program khusus yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, memproteksi usaha, hingga mengembangkan usaha nelayan dari menenagah ke besar.
Baca Juga:TB Hasanuddin Tegaskan, Pulau Indonesia Tak Boleh Dimanfaatkan dan Dikelola AsingPeneliti IPRC: Perpolitikan Kota Bandung Sangat Dinamis
“Ada ketimpangan antara pelaku usaha di bidang perikanan tradisional, yang menengah, sampai yang besar. Apalagi dulu itu banyak kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia,” ceritanya.
Ia lalu tersadarkan bahwa yang banyak mempengaruhi program dan mampu menghadirkan program ke lingkungannya adalah pemerintah pusat.
Di tahun yang sama, ia kemudian mencalonkan diri sebagai DPR RI. Ia tidak lolos waktu itu, meski duduk di posisi ketiga suara terbanyak. Sebab saat itu PDI Perjuangan hanya memperoleh dua kursi.