Siap Berkontestasi Pada Pilkada 2024, Denden Imadudin Soleh: Ada yang Harus Disempurnakan di Sumedang

JABAR EKSPRES – Siap maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Denden Imadudin Soleh soroti persoalan insrastruktur jalan di Kabupaten Sumedang.

Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, Denden merupakan Ketua Tim Penyidikan dan Ahli UU ITE Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dia juga diketahui merupakan putra sulung Elah Karmilah, caleg DPRD Sumedang yang lolos Pileg 2024 dari Dapil Cimanggung-Jatinangor.

“Ada hal-hal yang harus disempurnakan dalam kerja pemerintahan di Sumedang, khususnya terkait jalan-jalan yang rusak,” kata Denden saat ditemui Jabar Ekspres di Kantor DPC Gerindra Sumedang.

Diketahui, menjelang Pilkada 2024 ini, pria yang menjabat di Kementerian Kominfo itu, optimis mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), terlihat dari pengambilan formulir pendaftaran ke Kantor Sekretariat DPC Gerindra Sumedang pada Rabu, 8 Mei 2024.

Denden mengaku, hanya mendaftarkan diri ke satu partai politik saja, yakni Gerindra. Adapun ketika disinggung terkait pemerintahan di Sumedang, dia menilai bahwa kepemimpinan Dony Ahmad Munir bersama Erwan Setiawan, selama 5 tahun sudah cukup baik.

Meski demikian, persoalan jalan perlu menjadi perhatian, sebab ada dikotomi status jalan nasional, provinsi, ataupun kabupaten yang dalam kenyataannya, masyarakat hanya ingin dibenarkan apapun statusnya.

“Jalan nasional, provinsi, ataupun kabupaten, tapi ya warga tidak mau tahu, pokoknya jalan rusak tidak diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Denden, perosalan tersebut yang perlu dikomunikasikan, agar bagaimana bisa mendorong partisipasi warga, baik melalui regulasi dan pendanaan pemerintah atau lewat CSR (corporate social responsibility).

“Perbaikan jalan jika mengandalkan dana-dana yang normatif, akan cukup sulit untuk melakukan perbaikan dengan segera,” bebernya.

Disamping isu terkait insfastruktur jalan, Denden menilai belum ada lagi isu lain yang cukup signifikan menurut pantauannya dari media-media sosial.

“Kalau dipikirkan secara normatif dari APBN dan APBD, pasti selalu terbatas,” pungkas Denden. (Bas)

Writer: Yanuar Baswata

Tinggalkan Balasan