JABAR EKSPRES – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada Selasa, 7 Mei 2024.
Prosesi penandatanganan MoU kedua belah pihak yang berlangsung di Aula Kejari Kota Bogor tersebut ditandatangani oleh Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie bersama Kepala Kejari Kota Bogor, Waito Wongateleng.
Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie menuturkan, bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan serupa, dan selalu diperpanjang tiap tahunnya.
“Sempat tertunda karena kesibukan cukup padat, sehingga baru sekarang bisa dilanjutkan lagi,” ungkapnya kepada wartawan di Kejari Kota Bogor.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Banjar Soroti PAD yang Stagnan, Eksekutif Diminta Pro Aktif
Ia menjelaskan, jika tujuan kerjasama KONI Kota Bogor dengan Kejari Bogor untuk mengawal segala kebijakan-kebjakan terkait penggunaan anggaran.
Di antaranya, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KONI setiap tahunnya dan anggaran untuk menyambut perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 mendatang.
Untuk persiapan Porprov itu, pihaknya akan menggelar focus group discussion (FGD) untuk memetakan pengamanan persiapan anggaran.
“Kota Bogor sebagai tuan rumah, makanya FGD dengan kejari untuk mengetahui bagaimana mekanisme penganggarannya, kebijakan-kebijakan apa yang diambil. Kami mulai dari sekarang,” kata Benn sapaannya.
Mantan atlet menembak itu dengan bangga mengungkapkan jika kerjasama dengan salah satu unsur penegak hukum itu adalah yang pertama di Indonesia.
Yang diinisiasi KONI Jawa Barat bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, kemudian diturunkan ke seluruh KONI daerah di Indonesia.
“Saat dilakukan studi banding oleh KONI se-Indonesia, belum ada yang seperti ini. Saat ini sudah mulai diikuti,” terangnya.
Disisi lain, Benn menyebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp290 miliar untuk dana operasional Porprov Jabar 2026.
Jumlah itu, kata dia, belum termasuk renovasi, pemakaian venue dan lain-lain.
“Dibutuhkan Rp500 miliar. Ada beberapa venue milik swasta, dan intervensi venue di Kota Bogor. Sementara belum ada yang akan dibangun,” pungkas Benn. (YUD)
