Oleh karena itu, ujar Azwar, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia bisa melompat bersaing dengan negara maju lainnya.

Pada musrenbang ini, Menpan dan RB menginginkan diperbaiki tumpang tindih kebijakan di birokrasi pemda karena bisa menyebabkan SDM maupun juga sumber daya anggaran pemerintah mengalami keborosan.

Dengan demikian tak terelakkan diperlukan penyederhanaan proses bisnis. Di samping itu digitalisasi, rantai birokrasi juga harus diefektifkan.

“Musrenbang jangan hanya jadi proses teknokratis, tapi harus berdampak. Kita harus mengubah paradigma dari orientasi input menjadi orientasi outcome,” tegas Azwar Anas.

Sementara itu Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, seluruh target capaian pembangunan hanya akan didapat dengan kolaborasi dan kebersamaan antarpemangku kepentingan.

“Sebagaimana yang menjadi kesepakatan kita, Visi Jawa Barat Tahun 2045, yakni Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan. Visi tersebut hanya bisa kita wujudkan apabila semua pemangku kepentingan mampu berkolaborasi, koordinasi dalam satu orkestrasi yang harmonis serta saling mendukung,” tutur Taufik.