JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 sangat strategis karena dilaksanakan pada masa transisi kepemimpinan untuk meneruskan estafet kemajuan bangsa.
“Penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2025 ini sungguh strategis karena dilaksanakan pada masa transisi untuk meneruskan estafet kemajuan bangsa, dan disusun berdasarkan pendekatan teknokratik yang menjabarkan rancangan akhir RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2025-2045,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024 secara virtual di Jakarta, Kamis (18/4).
Nantinya, rancangan awal RKP 2025 akan disesuaikan dengan visi, misi, dan program presiden terpilih pada pemilihan umum 2024, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) RKP tahun 2025, sehingga dapat menjadi landasan untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, tema RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan tema tersebut, rancangan awal RKP tahun anggaran 2025 menetapkan lima agenda pembangunan. Mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi.
“Arahan presiden untuk RKP tahun anggaran 2025, dan juga untuk kebijakan fiskal yang akan datang, adalah kedua hal tersebut dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih hasil pemilihan umum presiden tahun 2024,” ujar Suharso.
Tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2025 disebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2025. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,8 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia 0,56, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, indikator nilai tukar petani 113-115, dan nilai tukar nelayan 104-100.
Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pembangunan pusat dan daerah. Maka dari itu, ditetapkan pula target pertumbuhan beserta kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah.
Cakupan wilayah ini mencakup Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 4,8-5,1 persen dan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 21,8 persen, Pulau Jawa bertumbuh 5-5,4 persen dengan kontribusi 56,8 persen, Pulau Kalimantan bertumbuh 5,9-6,1 persen dengan kontribusi 8,6 persen, lalu Pulau Sulawesi 7,3-7,9 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional 7,4 persen.
