JABAR EKSPRES – Persoalan kasus rekrutmen tenaga administrasi yang diduga mengandung unsur nepotisme terus bergulir.
Aktivis mahasiswa dan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) mendesak jawaban atas tuntutan yang disampaikan dalam audiensi bersama pihak KPU Kota Banjar pekan lalu.
“Kami masih menunggu hasil dari KPU Provinsi apakah rekrutmennya diulang atau bagaimana. Karena dari tuntutan yang sudah kita sampaikan, kita memberikan tenggat waktu kepada KPU Kota Banjar dan KPU Provinsi Jawa Barat pada hari ini (Senin),” kata Sekjen DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar Irwan Herwanto, Senin (18/3).
BACA JUGA: Info Resmi Dari Aplikasi Smart Wallet!! Sudah Kabur?
Dia menyampaikan, dalam audiensi dengan pihak KPU Kota Banjar pekan lalu, pihaknya menyampaikan enam tuntutan di antaranya menolak keras pelanggaran dan praktek KKN di lingkungan KPU Kota Banjar. Kemudian menolak pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat atas hasil seleksi tersebut. Ketiga, KPU Banjar harus melakukan seleksi secara transparan dan sesuai regulasi.
“Keempat, KPU harus mengevaluasi atas proses dan hasil yang telah dikeluarkan. Kelima pihak mahasiswa dan ormas mendesak agar KPU Jabar dan KPU RI menindak tegas oknum yang melakukan tindakan nepotisme, serta keenam KPU harus melakukan seleksi ulang Tenaga Administrasi tersebut,” kata dia.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banjar Andi Maulana SH mendesak KPU agar transparan mengedepankan kinerja yang profesional.
BACA JUGA: Bayar Pajak 20% dan Bonus 100% Depo Lagi, Apakah Benar Smart Wallet Scam?
“Kami menduga ini ada permainan dalam rekrutmen tenaga administrasi ini. Karena jelas sekali banyak kejanggalan. Tolong hentikan praktik-praktik buruk seperti ini, tidak menjadi cerminan yang baik untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Banjar Wawan Cahyana memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait tuntutan mahasiswa dan ormas agar pihak KPU melakukan seleksi ulang penerimaan tenaga administrasi di KPU Kota Banjar. (CEP)
