JABAR EKSPRES – Berikut ini adalah link bansos dana desa BLT yang bisa kamu cek linknya dibawah ini yang sebelumnya dijadwalkan Februari 2024
Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pangan senilai Rp 200 ribu per bulan, yang sebelumnya dijadwalkan pada Februari 2024, akan mundur dan baru akan cair pada Maret 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi mengumumkan keputusan ini dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan efektivitas penyaluran BLT Pangan sekaligus dengan skema awal sebesar Rp 600.000 per keluarga. Penyaluran ini dijadwalkan untuk berlaku selama tiga bulan, bertepatan dengan bulan puasa Ramadan pada tahun 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana menyalurkan BLT Mitigasi Pangan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga akan diberikan sekaligus untuk periode Januari hingga Maret 2024.
Masyarakat yang ingin mengecek apakah mereka terdaftar sebagai penerima bantuan dapat melakukannya secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial dengan mengunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Proses verifikasi mencakup pengisian informasi seperti nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan nama penerima manfaat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Untuk cara cek link bansos dana desa BLT silahkan klik link dibawah ini:
Penyebab Mundurnya Penyaluran
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan alasan di balik keputusan Pemerintah untuk memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menyoroti kebutuhan akan intervensi terhadap harga pangan yang masih mengalami inflasi volatile food sebesar 6,73 persen year on year.
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi gejolak harga pangan, dan rapat mingguan dilakukan tidak hanya di sektor perekonomian tetapi juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dengan kepala daerah. Untuk mendorong kontrol inflasi di tingkat daerah, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan harga pangan dengan baik.
Sebagai bagian dari strategi pemerintah, BLT Pangan diharapkan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat selama periode Januari hingga Maret 2024, khususnya di tengah gejolak harga pangan yang masih tinggi.
