JABAR EKSPRES – Puluhan driver ojek online menggelar aksi di Pinggir Jalan Raya, Daerah Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung pada Sabtu (24/2/2024).
Mereka membawa spanduk dan kertas bertulisan, menyuarakan penolakan terhadap hak angket dalam Pemilu 2024 yang sedang memasuki tahap rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Aksi ini menarik perhatian pengguna jalan, termasuk beberapa driver ojek baik wanita dan pria.
Salah satu peserta aksi, Imas Rani (49), mengungkapkan motivasi mereka melakukan aksi ini lantaran ingin jika pemilu bisa dilakukan satu kali putaran.
“Saya turut berpartisipasi aksi sama dengan mereka, ingin Pemilu ini satu kali saja, satu kali putaran, bagaimanapun hasilnya,” ujar Imas saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).
Selain itu, Imas juga melihat jika ada kekhawatiran terhadap dampak ganda dari hak angket itu sendiri.
“Kalau ada hak angket, jadi double, dua kali, anggaran negara juga lebih banyak yang digunakan,” katanya.
Imas juga membagikan pengalaman pribadinya mengenai penurunan pesanan ojek online selama periode pemilu.
“Inginnya kan kami orderan ramai, kalau kemarin pas mulai mau Pemilu sepi, kalau diulangi lagi parah. Makanya kami sepakat ngadain aksi tadi, dampaknya sangat terasa dampaknya dengan adanya gonjang-ganjing Pemilu,” ungkapnya.
Dia berharap agar tahapan pemilu segera berakhir dan situasi kembali kondusif untuk mendukung kesejahteraan mereka sebagai pekerja ojek online.
“Kalau buat kami mah siapa saja yang menang gak masalah, asal orderan gacor, harga BBM gak naik, harga sembako juga gak naik,” terangnya.
Imas juga menegaskan permintaan agar jika terjadi kecurangan, hanya titik-titik tertentu yang dicermati, bukan semua wilayah.
“Kami minta dihargai kami rakyat khususnya ojol, udah milih capek-capek kalau hak angket ada langsung dianulir begitu saja. Kalau misal ada yang salah yang perbaiki saja yang salah, mereka aja, jangan ngerembet ke kita,” kata dia.
Aksi tersebut melibatkan sekitar 42 ojol dari Bandung Selatan dan menunjukkan adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap rencana hak angket yang diusung oleh PDI Perjuangan.