JABAR EKSPRES – Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Natasya Zahra, baru-baru ini menekankan pentingnya presiden Indonesia yang akan terpilih dalam Pemilu 2024 untuk menempatkan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama.

“Peningkatan kesejahteraan guru adalah hal yang harus diprioritaskan Presiden terpilih,” ujarnya, Rabu (14/2).

Natasya Zahra mengungkapkan bahwa berdasarkan survei World Bank tahun 2020, kesejahteraan guru yang rendah, seperti gaji yang tidak memadai, berpengaruh langsung terhadap frekuensi kehadiran guru di kelas.

Kondisi ini, ia jelaskan, seringkali mengakibatkan guru mencari pekerjaan tambahan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kualitas pendidikan akibat minimnya bimbingan dari guru kepada siswa.

Baca juga: KPPS di Surabaya Mendirikan TPS Horor, Tengah Makam Jadi Lokasi Pemungutan Suara yang Menantang

Natasya juga menyoroti fakta bahwa guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) cenderung memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru non-PNS.

“Itu karena tunjangan kinerja yang akan mereka dapatkan juga dinilai dari tingkat kehadiran di kelas,” katanya.

Selain itu, Natasya menambahkan bahwa kesejahteraan guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta, masih memerlukan perhatian lebih. Ia mengkritik bahwa alokasi anggaran pemerintah yang terfokus pada guru honorer di sekolah negeri berpotensi menimbulkan disparitas distribusi guru di sekolah swasta.

Natasya juga menyinggung tentang dampak kesejahteraan yang belum memadai terhadap distribusi guru di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

Kekurangan kesejahteraan menjadi salah satu alasan mengapa banyak guru enggan dipindahkan ke daerah asalnya, sehingga menghambat proses distribusi guru yang efektif di daerah-daerah tersebut.