JABAR EKSPRES, KAB BANDUNG – Para mantan petinggi Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) 9 Jawa Barat, berkumpul untuk tentukan sikap pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Berkumpulnya pada mantan petinggi NII KW 9 Jabar itu, mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan seperti sebelumnya, alias kini menolak golput pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Mantan Panglima atau Gubernur NII KW 9 Jabar, Asep Muhargono ketika dikonfirmasi membenarkan, deklarasi tersebut dihadiri oleh ratusan eks anggota NII KW 9 Jabar termasuk sejumlah pentolanya, di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
BACA JUGA : Tradisi Imlek Memudar di Cimahi, Ini Penyebabnya!
“Betul, deklarasi tolak golput pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, digelar di sebuah tempat di wilayah Kecamatan Cileunyi. Itu kita berkumpul dua hari lalu,” kata Asep, Selasa (6/2).
Dia menegaskan, para mantan anggota serta petinggi NII KW 9 Jabar, sudah bersikap tidak akan golput, mengingat mereka telah kembali menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Didampingi mantan Camat NII Cileunyi, Dede Suryana Asep menyambut baik deklarasi menolak golput yang digagas oleh anggota Polsek Cileunyi Polresta Bandung melalui Bhabinkamtibmas Desa Aiptu Heri Maryadi.
“Ini sangat bagus dan kami sepakat tidak akan golput pada 14 Februari 2024,” tegasnya.
Asep mengucapkan, meski dirinya bersama rekan yang lain sempat bergabung dan aktif di NII khususnya KW 9 Jabar, namun rangkulan warga serta aparat setempat dinilai terbuka, bagi para eks NII yang sudah deklarasi kembali kepada NKRI.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan edukasi, terkait dampak golput pada Pemilu 2024. Mari nanti 14 Februari datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih,” ucapnya.
Baik Asep atau Dede warga Kecamatan Cileunyi itu, bersama para mantan petinggi NII KW 9 Jabar lainnya, yang telah berikrar dan kembali ke NKRI serta Pancasila, berharap agar Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti dapat berlangsung aman, lancar dan sukses.
Sementara itu, Bhabinkamtibmas Desa Cinunuk, Aiptu Heri Maryadi menjelaskan, tingginya angka golput, berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih.
Akibatnya sambung Heri, pemerintah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik.
