JABAR EKSPRES – Gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari kampus terus bergulir. Kali ini dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Guru besar, dosen hingga mahasiwa menyuarakan Petisi Bumi Siliwangi, Senin (05/02). Petisi itu disuarakan di halaman gedung ikonik Taman Partere Jalan Setiabudi.
Isi petisi itu di antaranya, mendesak presiden agar mencabut pernyataan keberpihakan dalam kampanye politik. Meminta presiden agar bersikap sebagai negarawan yang menjunjung nilai etika.
Kemudian meminta seluruh lembaga negara agar berkomitmen menegakkan etika berbangsa. Lalu mendesak presiden dan para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu. Serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses pemilu.
Perwakilan Guru Besar UPI Prof. Cecep Darmawan mengungkapkan, petisi itu disuarakan atas dasar kesadaran moral atas keprihatinan kondisi bangsa. Utamanya jelang pemungutan suara pemilihan umum 2024 ini.
Hal itu seperti adanya penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik, hingga pelanggaran netralitas pejabat publik. “Ini degradasi nilai moral dan etika kebangsaan,” cetusnya.
Sebagai kepala negara, Presiden semestinya bersikap sebagai negarawan. Tidak justru terlalu cawe-cawe dalam pemilu 2024.
Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga UPI Prof. Amung Ma’mun menambahkan, pemilu adalah proses rutin setiap lima tahunan. Semestinya para pejabat negara tetap mengedepankan etika moral. Karena 5 tahun kedepan pemilu juga akan datang lagi. “Kami harap semua elemen negara untuk melaksanakan apa yang sudah diamanatkan UUD 1945. Etika moral perlu dijunjung tinggi,” imbuhnya.
Prof Amung juga menegaskan bahwa petisi itu disuarakan atas dasar gerakan moral kampus tanpa adanya intimidasi. “Tidak ada (Intimidasi.red), ini niat baik dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan juga,” tuturnya.(son)