Dirinya berharap pemerintah daerah segera memberi kejelasan ke pihak kampus terkait nasib mahasiswa penerima beasiswa. Pasalnya, komitmen pembiayaan sempat disepakati antar pemda dan pihak UIN. Namun kesepakatan itu mentah lagi tatkala tejadi rotasi mutasi OPD.
“Pihak Pemda diwakili bagian kesra sempat datang ke UIN dan membuat kesepakatan untuk bayar. Tapi setelah ada rotasi mutasi penagihan gak bisa. Kesepakatan awal mentah lagi,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Dekan II Bidang Admi. Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Gunung Djati, Hariman Surya Siregar membenarkan terkait kondisi tersebut. Menurutnya, puluhan mahasiswa penerima beasiswa Pemda untuk sementara tak bisa mengakses KRS.
Baca Juga:Seruan Forum Keluarga Besar IPB atas Praktik Penyimpangan Demokrasi Era JokowiRawan Politik Uang dan Pelanggaran Jelang Pemungutan Suara, Bawaslu Jabar Imbau Peserta Pemilu lebih Menahan Diri
“Betul, elum ada kepastian Pembiayaannya dari Pemda KBB. Sehingga semester sekarang terancam tidak bisa ngambil mata kuliah atau tidak bisa KRS,” kata Hariman.
Menurutnya, jika ada kepastian Pembiayaan dari Pemda KBB para mahasiswa bisa kuliah dan bisa mengambil KRS. Hal itu dibuktikan dengan coretan hitam-putih di atas kertas kesanggupan menyelesaikan pembiayaan dari pejabat berwenang.
“Tahun 2023 sebenarnya Kabag Kesra dan jajarannya pernah datang ke kampus dan memastikan pembiayaan mahasiswa KBB akan diselesaikan, tetapi pergantian Bupati dan pejabat di KBB, angin segar itu kemudian menjadi mentah lagi,” tandasnya. (Wit)