JABAR EKSPRES – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyoroti terkait penanganan perbaikan SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor yang dinilai lambat hingga mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Pihak sekolah kini mau tidak mau harus menerapkan tiga shift dan pengurangan jam KBM bagi 850 siswa dari 12 rombongan belajar (rombel).
Pasalnya, empat ruang kelas di sekolah tersebut yang atapnya ambruk pasca diterjang angin puting beliung pada 3 Januari 2024 lalu, hingga kini belum juga tertangani.
Diketahui Dinas Pendidikan (Disdik) masih menunggu finalisasi Detail Engineering Design (DED) dan ekspose dari konsultan pengacara.
“Saya miris dengan lambannya Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan perbaikan, padahal ada anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) yang dapat digunakan untuk penanganan,” kata Akhmad Saeful Bakhri dikutip Kamis, 1 Februari 2024.
“Mestinya bisa gerak cepat, kasihan murid disana,” imbuh Gus M sapaannya.
BACA JUGA: Percepat Pembangunan SD Negeri Polisi 1 Bogor, BKAD Proses Penghapusan Aset
Menurutnya, Pemkot Bogor melalui Disdik bisa memberikan solusi jangka pendek agar kegiatan KBM para siswa tak terganggu.
Misalnya, dengan mengarahkan siswa yang kelasnya terdampak untuk mengikuti KBM di gedung milik Pemkot Bogor yang kosong atau jarang digunakan.
Gus M menilai, kendati para murid diberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah sebagai pengganti dari pengurangan durasi jam KBM, takkan efektif jika dibandingkan dengan KBM reguler.
“Jelas pasti akan beda, murid yang mengerjakan tugas di rumah dengan siswa yang diberi pelajaran di sekolah. Sama ketika pandemi, siswa belajar secara daring, hasil secara akademis tak memuaskan, karakter anak tak terbentuk,” tegas dia.
Politisi PPP ini menegaskan, bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak dini seharusnya menjadi prioritas Pemkot Bogor, bila ingin mencetak generasi unggul.
BACA JUGA: Tak Tersentuh, Ruang Kelas SD Negeri Polisi 1 Bogor Masih Dibiarkan Ambruk, Komisi III Meradang
Upaya itu, kata dia, bisa diwujudkan salah satunya dengan menomorsatukan sarana prasarana pendidikan.
“Seharusnya apabila ada hal-hal yang menyangkut tentang pendidikan dan kesehatan, Pemkot Bogor mesti gerak cepat. Jangan hanya sekedar lips service untuk menyenangkan publik,” bebernya.
