JABAR EKSPRES – Musrembang di lima Kelurahan Cimahi Selatan mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait perencanaan dan pembangunan. Sebagai contoh, di Kelurahan Cibeber, terlihat kebutuhan mendesak untuk pengadaan lahan guna pembangunan SMPN 15.
Plt Camat Kecamatan Cimahi Selatan, Ceppy Rustiwan selaku mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan realisasi dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan, penyusunan, dan pembangunan di wilayah Kota Cimahi, terutama di Cimahi Selatan.
“Disini juga kita menindaklanjuti dari ada juga di Kelurahan Melong menyelesaikan masalah genangan air dan banjir,” ungkap Ceppy pada wartawan di Aula Kecamatan Cimahi Selatan, Kamis 25 Januari 2024.
Pada FGD Musrembang ini, Ceppy membahas isu-isu yang muncul di wilayah Cimahi Selatan. Selanjutnya, kami akan mengawalnya melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan agar masalah tersebut dapat diakomodasi hingga tingkat pusat.
“Sekarang ini Cimahi Selatan memiliki 10 prioritas, oleh karena itu kita akan berdiskusi dan menyesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan,” ungkap Ceppy.
BACA JUGA: Maraknya Pengemis dan Anak Jalanan Bikin Resah Warga, Dinsos: Rata-rata Mereka Bukan dari Cimahi
Ditempat yang sama, Asisten 2 Kecamatan Cimahi Selatan, Budi Raharja mengatakan fokus utama pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2025 adalah meningkatkan sektor perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia.
“Karena tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari RPJP Kota Cimahi 2005-2025 yang mana bahwa selain dari RPJP juga mengacu kepada rencana pemohon daerah 2023-2026,” ucap Budi.
Budi menginginkan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta usulan yang konstruktif, selain itu Pemerintah Kota Cimahi telah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2005.
“Tentunya supaya ada sinkronisasi antara dari bawah dari masyarakat dan dari atas dari pemerintah supaya ada kesinambungan dan sinergitas tentunya kami harapkan di FGD ini,” ucap Budi.
Dengan dihadirinya perwakilan, diharapkan usulan yang diajukan dapat sejalan dengan sembilan prioritas pembangunan tahun 2020, khususnya mengenai disabilitas ekonomi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.
“Tentunya kami berharap kegiatan-kegiatan yang diusulkan itu mengarah kepada bagaimana memberdayakan masyarakat terutama di UMKM dan kewirausahaan itu termasuk melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti tahun yang lalu,” ujar Budi
