JABAR EKSPRES – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Haru Suandharu turut menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keberpihakkan dalam pemilihan umum (pemilu). Ia berharap semestinya pimpinan tertinggi bisa menghadirkan politik yang waras.
Haru mengungkapkan, terkait pernyataan presiden itu semestinya bisa dikembalikan ke konstitusi. Tentu disayangkan jika ada sikap keberpihakan dalam pemilu. “Ketika presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sudah berpihak maka akan diikuti semua (bawahan.red),” terangnya, Rabu (24/01).
BACA JUGA: Jokowi Peringati Hal Ini untuk Menteri yang Sedang Berkampanye
Haru menguraikan, sikap itu akan rawan diikuti sejumlah perangkat – perangkat lain yang semestinya netral. Sikap itu akan rawan diikuti penegak hukum, penyelenggara pemerintahan lain, hingga penyelenggara pemilu.
Dampak sistemiknya juga bakal menurun ke para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi bawahan. “Makna bahwa ASN harus netral, makna bahwa TNI Polri itu netral akan hilang,” ucapnya.
Menurut Haru, penting akan hadirnya politik yang waras termasuk politik yang jujur dan adil. “Makanya saya setuju dengan sikap pak Anies yang mengedepankan etika politik,” cetusnya.
BACA JUGA: TKD AMIN Jabar Sayangkan Tagar #PrabowoGibran2024 di Akun X Kemhan
Masih kata Haru, ketika etika politik dikesampingkan maka berbagai hal yang semestinya tidak dilakukan akan dianggap boleh. “Nantinya menteri jadi boleh jadi timses. Padahal di bawah menteri itu kan ada ASN. Nantinya para ASN juga akan ikut cawe – cawe,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwa presiden boleh kampanye boleh memihak. Namun dengan catata tidak menggunakan fasilitas negara. Itu diungkapkan saat di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/01).(son)
