JABAR EKSPRES – Sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II dinilai memprihatinkan. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mendorong ada perbaikan.
UPTD sebenarnya memiliki peran yang cukup sentral utamanya dalam pengawasan tenaga kerja. UPTD menaungi perusahaan yang tidak sedikit. Karena wilayah kerja UPTD itu cukup banyak berdiri perusahaan berbagai kelas.
Wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Purwakarta. Sehingga, dibutuhkan kinerja yang optimal dari para pegawai agar pengawasan bisa berjalan maksimal.
Baca Juga:Tarif Puskesmas Naik, Apa Kata Pj Wali Kota Bandung?Dilanda 59 Bencana Alam dalam 10 Hari, Wilayah Bogor Paling Banyak
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya turut melihat langsung mirisnya sarapras di UPTD tersebut. Menurutnya butuh beberapa pembenahan dari berbagai aspek.
“Saraprasnya tidak layak. Mulai dari meja kerja, sampai alat transportasi,” tuturnya.
Sarana yang ada semestinya ada peremajaan. Sehingga kinerja para pegawai juga ikut meningkat.
Menurut politikus PKS itu, UPTD tersebut memiliki peran yang cukup penting bagi keberlangsungan tenaga kerja. “Mereka juga berperan jadi frontliner pemerintah dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan Internasional,” terangnya.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe menambahkan, UPTD itu perlu mendapat suntikan karena berperan sentral mengawasi cukup banyak perusahaan.
“Mereka mengawasi sekitar 65 ribu perusahaan di Bekasi dan Karawang, angka yang salah satu terbesar di Indonesia,” ucapnya.
Menurut Politikus Gerindra itu, kondisi tersebut bakal menjadi salah satu mandatory Komisi V. Mudah – mudahan bisa segera ada pembenahan. UPTD Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat vital dan dihadapkan dengan perusahaan dan tenaga kerja yang banyak.(son)