Anggaran MK Mubazir?
Untuk merealisasikan JPO tersebut, pemprov juga sudah melelang jasa Manajemen Konstruksi (MK). Nilai pagunya mencapai Rp 1 miliar. Dengan pemenang tender PT Selaras Multiasri Konsultan yang berkantor di Kota Bandung.
Sayangnya, proyek itu belum bisa digarap pada 2024. Karena proyek tersebut masih belum mendapat alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Keterbatasan anggaran jadi alasan proyek tersebut tidak mendapat alokasi anggaran. “Anggaran di 2024 sangat terbatas, jadi (Pembangunan JPO.red) belum bisa dianggarkan di 2024 ini,” terang Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Indra Maha, Rabu (03/01).
Dewan Sayangkan Pembangunan JPO Tak Dapat Anggaran, Masyarakat yang Dirugikan
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anwar Yasin turut merespon rencana pembangunan JPO Lapangan Gasibu dan Monju. Menurutnya, masyarakat yang dirugikan jika pembangunan JPO tidak segera direalisasikan.
Menurut Yasin, dinamika progres pembangunan JPO itu cukup aneh. Karena tidak mendapat alokasi anggaran di 2024 untuk pembangunan padahal lelang Manajemen Konstruksinya (MK) sudah tuntas. “Aneh saja,” katanya kepada Jabar Ekspres saat ditemui selepas Paripurna, Kamis (05/01).
Politikus Dapil Cirebon Indramayu itu menambahkan, kondisi itu semestinya tidak terjadi. Memang keterbatasan anggaran bisa menjadi alasan. Namun perencanaan pembangunan semestinya diperhitungkan secara matang.
Menurut Yasin, kondisi itu tentu bakal merugikan masyarakat. Karena masyarakat yang semestinya bisa menikmati JPO tapi harus tertunda. “Yang dirugikan tentu masyarakat,” sambungnya.
Menanti JPO yang Ramah Disabilitas
Rencana pembangunan JPO Lapangan Gasibu Monju itu mendapat respon dari pejuang dan pegiat disabilitas. Meski belum pasti kapan mulai dibangun, namun diharapkan JPO yang dihadirkan bisa ramah disabilitas.
Aktivis Severe and Profound Impairment Collective Empowerment (SPICE) Indonesia, Ogest Yogaswara mengungkapkan, pihaknya menyambut baik rencana pembangunan JPO itu. Namun, ia memiliki harapan besar bahwa JPO yang tidak jauh dari Gedung Sate itu bisa benar-benar ramah disabilitas.
“Jadi ramah secara aksestabilitas maupun keamanan bagi disabilitas. Utamanya para pengguna kursi roda,” terangnya kepada Jabar Ekspres, Jumat 5 Januari 2024 petang.
Ogest menguraikan, sejauh ini masih belum dijumpai pembangunan JPO di Kota Bandung yang benar-benar ramah disabilitas. Ia mencontohkan, kadang dalam pembangunan JPO sudah menggunakan ram atau bidang miring. Tapi, sayangnya ram tersebut terlalu curam.