Dalam simulasi head-to-head kandidat pun Ganjar-Mahfud mulai mendapat angin positif.
Ganjar-Mahfud diprediksi menang dengan angka 48,5 persen sementara Prabowo-Gibran di angka 41,4 persen. Demikian pula saat simulasi head to head antara Ganjar Mahfud dengan Anies-Muhaimin.
Pasangan Ganjar Mahfud Unggul telah mencapai 59 persen sedangkan Anies Muhaimin 35 persen dalam Pemilu Presiden 2024.
Selain mensurvei elektabilitas para kandidat capres-cawapres, John mengatakan bahwa dia dan tim ikut menelusuri persepsi publik terhadap program Jokowi dan capres.
Dalam temuan mereka, mayoritas responden menyatakan Presiden Jokowi Tidak Netral dalam pemilu 2024.
Mereka mencatat ada 46,1 persen responden menyatakan hal tersebut sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8 persen.
Mereka juga mencatat ada 20,1 persen responden enggan merespon soal netralitas mantan Walikota Solo itu.
Id-Insight juga menilai tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada pada angka 67 persen (61 persen puas dan 6 persen sangat puas) dan angka tidak puas 25,8 persen (22, 8 persen tidak memuaskan dan 3 persen sangat tidak puas).
Sementara itu, kepuasan kinerja Maruf Amin selaku wakil presiden di angka 45,6 persen (3, 3 persen sangat puas dan 42,3 persen puas) sementara tidak puas di angka 42,1 persen (38, 3 persen tidak puas dan 3,9 persen sangat tidak puas).
Dari 25,8 persen ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi ternyata berkaitan dengan masalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka maju pemilu (21,21 persen).
Namun masalah utama adalah ketidakmampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja dan mengendalikan harga pangan (42,12 persen).
Selain itu, masalah lain yang membuat tidak puas adalah ketegasan Jokowi yang dinilai kurang (10, 52 persen); Jokowi tidak konsisten dalam sikap dan pernyataan (8,46 persen); serta persepsi pribadi (10,77 persen).
“Ada empat hal yang menjadi alasan mengapa responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Pertama Presiden dianggap kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan harga bahan pangan. Kedua, Presiden dianggap terlibat dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan Gibran menjadi calon wakil Presiden RI, dan ini dianggap melanggar etik. Ketiga, Presiden dianggap kurang tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, dan terakhir Presiden dianggap tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan,” tutur alumnus Universitas Trisakti tersebut.
