JABAR EKSPRES – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memetakan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi mengalami ancaman bencana alam.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska mengatakan sebanyak, 11.034 TPS nantinya akan disiapkan beberapa personil untuk memastikan aman dari potensi ancaman bencana alam
“Tentu kami juga akan mempersiapkan personil, peralatan kebencanaan, kendaraan dan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung,” ujar Uka dalam keterangan resminya di Soreang, Kamis (4/1/2024).
Uka menjelaskan, untuk mengantisipasi adanya ancaman potensi bencana, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan mendapat bantuan dari sejumlah pihak atau stakeholder.
“Selain itu, kita juga terus berkoordinasi dan saat ini melibatkan para narahubung sebanyak 90 orang yang tersebar di sejumlah desa/kelurahan maupun kecamatan se-Kabupaten Bandung,” katanya.
Uka menambahkan, nantinya para narahubung ini akan disebar di beberapa daerah yang memang sering terjadi bencana alam.
“Nantinya disebar di daerah-daerah yang rawan bencana banjir, longsor, pergerakan tanah maupun angin puting beliung. BPBD dalam penanganan kejadian bencana merasa terbantu dengan kehadiran para narahubung yang tersebar di desa maupun kecamatan,” kata dia.
Selain itu, Uka menyebut jika nantinya dalam antisipasi bencana jelang pemilu, pihaknya juga akan bersinergi dengan komunitas kebencaan dan kemanuasiaan seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
“FPRB ini juga dilibatkan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi potensi ancaman bencana yang melibatkan Ketua RT, RW, aparatur desa dan pihak kecamatan setempat yang berada di daerah rawan bencana. Khususnya di kawasan aliran Sungai Citarum maupun anak-anak sungai,” jelasnya.
Tak hanya itu, nantinya BPBD juga bersinergi dengan Amatir Radio yang tergabung dalam ORARI maupun RAPI di Kabupaten Bandung dan juga Palang Merah Indonesia (PMI) dan perwakilan organisasi kemanusiaan.
“Sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 akan berlangsung pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum tentu kehadiran mereka sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Uka pun berharap dengan kehadiran para stakeholder yang membantu jelang pemilu nanti, bisa mewaspadai lebih dini perkembangan di lapangan.