JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat didesak agar segera mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPRD) tahun 2023 ke 165 desa di 16 kecamatan.
Desakan itu muncul seusai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan mengerahkan kurang lebih 1650 orang untuk menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Pemkab Bandung Barat pada Jumat (29/12/2023).
“Aksi itu untuk meminta kejelasan pencairan BHPRD ke Dinas DPMD dan BKAD Kabupaten Bandung Barat. 165 desa di KBB sudah lama menanti anggaran itu cair, tapi pemda KBB bilangnya iya-iya saja seperti tidak merespon padahal secara adminstrasi LPJ sudah lengkap semua,” kata Ketua APDESI KBB, Ahmad Sholeh, Jumat (29/12/2023).
Menurutnya, hingga saat ini dana BHPRD belum juga cair ke kas desa. Padahal secara hukum anggaran BHPRD ini seharusnya sudah harus cair secepatnya.
“Saya hawatir sekarang kan tanggal 29 Desember di penghujung bulan mau tutup buku, tapi kemarin malam ada statement dari kepala BKAD pak Heru akan mencairkan hari ini jumat (29-12-2023),” katanya.
Sementara itu, Kades Cicangkang Girang, Tatang Subarna menegaskan, sebenarnya kepala DMPD (Dudi) sudah mengeluarkan pagu anggaran untuk pencairan DHPRD ke Dinas BKAD tetapi dinas BKAD tidak sanggup untuk mencairkan semua.
“Kadis DPMD sebtulnya sudah mengngeluarkan pagu anggaran ke dinas DPKAD tapi DPKAD bilang tidak bisa mencairkannya,” katanya.
Terpisah, Kades Cilame, Aas Muhamad Asor mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh nominal BHPRD yang harusnya didistribusikan ke 165 desa tersebut yakni Rp17 miliar. Namun uang yang tersedia hanya Rp7 miliar di kas daerah.
“Bagi hasil pajak daerah, triwulan 4 itu jumlahnya Rp. 17 milyar. Tapi anggaran yang ada untuk BHPD ini hanya Rp. 7 milyar, jadi sisanya masih Rp. 10 milyar,” katanya.
Ia menyebut, informasi soal jumlah dana yang tersedia tersebut dari diterimanya dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, Heru BPBP dan untuk kekurangan anggaran ini masih menunggu hasil pajak yang masuk ke kas daerah.
”Tapi di kas daerah infonya menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, ada Rp. 7 Milyar. Dan sisanya yang Rp. 10 Milyar lagi menunggu pajak masuk ke kas daerah,” katanya.