JABAR EKSPRES – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan bahwa negara-negara di seluruh dunia harus tetap bersatu dalam upaya memperjuangkan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Retno dalam acara Ministerial High-Level Event tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Palestina di Jenewa, Swiss, pada hari Selasa, 12 Desember 2023 kemarin.
Hal ini sebagai respons terhadap kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mencapai kesepakatan resolusi gencatan senjata yang diharapkan dapat menyelamatkan banyak nyawa warga Gaza.
BACA JUGA: Majelis Umum PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza Meski Ditolak AS dan Israel
Retno menegaskan bahwa tidak boleh ada kata menyerah, dan kita harus terus memperjuangkan perdamaian serta mendesak pencapaian gencatan senjata. Selain itu, Retno juga mengajak komunitas internasional untuk menolak standar ganda yang sering diterapkan oleh negara-negara Barat dalam isu Israel-Palestina.
Negara-negara Barat yang mendukung Israel dianggap terlalu vokal dalam menegakkan HAM, tetapi tampak mengabaikan pelanggaran HAM yang jelas dilakukan oleh Israel di Gaza.
Retno menolak penerapan standar HAM yang tidak konsisten dan menekankan bahwa konflik di Gaza merupakan pelanggaran berat HAM yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan pembelaan diri seperti yang sering diutarakan oleh Israel. Oleh karena itu, Retno menegaskan perlunya mengutuk dengan keras tindakan tersebut.
BACA JUGA: Menlu Retno Tegaskan Bahwa Indonesia Dukung Palestina pada Peringatan Deklarasi HAM PBB
Selain mendukung gencatan senjata, Indonesia juga memberikan dukungan terhadap mekanisme akuntabilitas, termasuk melalui Independent International Commission of Inquiry yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB untuk mendokumentasikan pelanggaran dan mengumpulkan bukti terkait. Retno mendesak agar komisi independen tersebut diberikan akses yang luas agar dapat melaksanakan mandatnya secara efektif.
Retno juga mengumumkan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam persidangan Advisory Opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional sebagai bukti konkret dukungan. Selain Menteri Luar Negeri RI, perwakilan dari Arab Saudi, Iran, Tunisia, Palestina, Bahrain, dan wakil Menteri Luar Negeri Turki juga ikut serta dalam Ministerial High-Level Event tentang situasi HAM di Palestina.