JABAR EKSPRES -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang tengah merumuskan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya melalui intervensi APBD 2024.
APBD yang kini tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Sumedang itu disusun berdasarkan skala prioritas daerah dengan menyingkronkan kebijakan pusat dan provinsi.
Menurut Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman, ada 4 strategi untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di kabupaten tersebut melalui intervensi APBD 2024.
Pertama, penurunan beban pengeluaran melalui program-program perlindungan sosial seperti JKN APBD, Rantang Simpati, PKH, Sembako, Rutilahu, air bersih, dan lain-lain.
BACA JUGA: Menelisik Potensi Pemekaran 30 Desa di Sumedang
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti Sarpras UMKM, Kelompok Usaha Bersama, bantuan ternak dan ikan, dan pelatihan kewirausahaan.
Ketiga, meminimalisir wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar dan konektivitas seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, dan lain-lain.
Keempat, pembangunan karakter atau mindset masyarakat melalui character building seperti Sekoper Cinta, peningkatan kapasitas para pendamping program, dan lain-lain.
Tentunya, 4 strategi ini haruslah berjalan bersamaan dan berkesinambungan. Tiap stakeholder yang terlibat harus sepenuhnya memberikan dampak nyata untuk Kabupaten Sumedang bebas dari kemiskinan ekstrem. (*)
BACA JUGA: 2 Pembenihan Ikan Milik Pemkab Sumedang Tak Berjalan, Ini Alasannya!
