“Saat ini saya belum berbicara efektivitas dan efesiensi, tapi nanti ke depan pasti kita akan berbicara efektivitas efesiensi anggaran. Karena kami belum mendapatkan bentuk yang pas. Karena di sini, dalam bentuk pengolahan pasti membutuhkan tenaga kerja atau SDM. Dengan itu juga ikut membantu tingkat pengangguran. Selain itu, ternyata di sampah ada perputaran nilai ekonomi. Minimal yang dulunya hanya dibuang percuma, kini bisa dijual seperti ke pabrik,” terang Chanifah.
BACA JUGA: Aksi Pengemudi Fortuner Acungkan Sajam di Rancaekek Viral, Pelaku Diamankan Polisi
Ia pun menyiapkan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang saat ini hanya bertugas untuk mengangkut sampah. Kedepannya, akan dilakukan upscaling UPTD tersebut agar tidak hanya sekedar mengangkut sampah.
“Kami punya UPTD yang saat ini bertugas hanya mengangkut, kedepannya kita sudah memasukan satu kajian, kita akan upscaling. Jadi UPTD tidak hanya mengangkut, tapi untuk pengelolaan sampah juga. Jadi antara regulator dan pelayanan itu harus pisah. Oleh karena itu, kita pisahkan dulu dari kelembagaannya. Kelembagaan ini pisah UPT untuk pelayanan persampahan dan tahun 2024 kami akan prepare untuk menjadikan UPT dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD),” kata Chanifah.
BLUD itu akan mendapatkan fleksibilitas dari segi penganggaran, SDM, kerja sama, pengaturan tarif dan lain sebagainya. Karena menurutnya, Perda yang sudah disiapkan baru membahas untuk pengangkutan saja, meskipun pengolahan belum.
“Karena saat ini Perda Retribusi mungkin yang sudah di revisi sebentar lagi akan turun, itu menghitung untuk pengangkutan saja, tapi pengolahan itu belum. Oleh karena itu, secara perlahan, kami ingin nanti di APBD tidak full membiayai sampah dalam jangka panjang. Karena di dalam sampah itu terdapat perputaran nilai ekonomi juga. Makanya kita lakukan pendekatan dari organisasinya terlebih dahulu,” jelas Chanifah. (Firman)
