JABAREKSPRES – Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri angkat bicanya mengenai dugaan aliran uang ke Partai Nasdem yang ternyata sudah diketahui pengacara mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, ketika dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) masih dalam proses penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ali Fikri mempersilakan wartawan untuk mengonfirmasi langsung kepada pengacara SYL terkait dokumen tersebut.
“Apakah mereka yang membuatnya ataukah bukan. Mereka sudah juga diperiksa tim penyidik KPK. Kalau benar mereka yang membuat ya semestinya sudah lama pasti tahu isi semuanya termasuk penggunaan dugaan aliran uang tersebut,” uja Ali dilansir dari rmol.id, Senin 16 Oktober 2023.
Ali mengatakan, pihaknya juga membaca di pemberitaan media terkait adanya dugaan penggunaan aliran uang yang diterima tersangka SYL. Namun demikian, Ali mengaku tidak bisa membeberkan secara detail terhadap substansi materi penyidikan.
“Itu sudah substansi materi penyidikan sehingga hanya akan dibuka di tempat pembuktian yaitu Pengadilan Tipikor. Kami pasti buka semua alat buktinya,” terang Ali.
Ali memastikan, pihaknya akan terus mengejar aliran uang dugaan korupsi untuk memastikan optimalisasi asset recovery.
“Sama seperti perkara lain, bagi kami penting menelusuri aliran uang dan asset ini ini karena efek jera bukan hanya penjara tapi juga memiskinkan koruptor,” pungkas Ali.
Diketahui, dugaan aliran uang ke Partai Nasdem yang sudah diketahui pengacara mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, mencuat ke permukaan.
Febri Diansyah diduga membuat delapan catatan dugaan korupsi yang bisa dijerat kepada SYL. Dokumen tersebut berjudul “8 Klaster Teridentifikasi dan 21 Isu Hukum”.
Dari dokumen tersebut, tiga klaster di antaranya, yakni dugaan transaksi dolar yang bisa dijerat dengan Pasal 3, Pasal 12B dan Pasal 11 UU Tipikor.
Selanjutnya, yakni terkait dugaan jual beli jabatan yang bisa dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Dan ketiga, tentang dugaan aliran dana bansos terkait kepentingan Partai Nasdem yang bisa dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
