JABAR EKSPRES – Sejak diresmikannya pembangunan Teras Cihampelas tahap 2, kenaikan wisatawan tak kunjung signifikan. Malah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung seakan tak mau membereskan permasalahan yang terjadi di tempat tersebut.
Hal ini sehubungan dengan adanya konflik yang terjadi antar PKL yang berdiri di bahu jalan, dengan para pedagang di Teras Cihampelas yang telah lama terjadi sejak 2018.
Pengurus PKL Teras Cihampelas, Kiki Amaluki menyebutkan, awal muncul perseteruan diakibatkan pandemic covid yang melanda belahan dunia. Hal itu kemudian menyebabkan sebagian PKL memilih untuk berpindah kembali berjualan di bahu jalan.
“Konflik itu terjadi pada tahun 2018, menjamurnya kembali itu sejak covid karena ada pembebasan dari pemerintah (untuk berdagang),” ujar Kiki kepada Jabar Ekspres, Minggu (15/10)
Namun Kiki mengungkapkan, setelah pandemi covid, tak ada upaya yang dilakukan oleh pemkot Bandung untuk kembali merelokasi pedagang yang berada di bahu jalan. Hal tersebut kemudian menyebabkan banyak PKL yang memilih menutup gerainya.
“Yang banyak tutup ini souvenir, karena ada kecemburuan sosial dengan para PKL yang ada dibawah. Hal itu terjadi karena ada pembiaran di bawah (dari pemerintah),” ungkapnya
Disisi lain, longgarnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Menjadi akar masalah dalam menjamurnya kembali para PKL di bahu jalan.
Dirinya meminta, pemerintah harus tegas dalam menerapkan perda dan perwal terkait peruntukan berjualan bagi para PKL. Hal tersebut agar para pedagang bisa kembali berjualan di Teras Cihampelas.
“Pemerintah harus menekan perda sama perwalnya terkait area berjualan. Karena keingin para PKL disini, yang dibawah bisa kembali ke atas” pungkasnya. (dam)
