JABAR EKSPRES – Kasus keracunan massal di lingkungan sekolah kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Setelah kasus di SD Negeri 3 Jati di Kecamatan Saguling dua pekan lalu, kali ini dialami juga oleh siswa SDN 1 Cimerang dan SDN 2 Ciampel, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Dari informasi yang dihimpun, keracunan ini akibat jajanan minuman kemasan susu fermentasi yakni yoghurt pada saat jam istirahat sekitar pukul 09.00 WIB. Puluhan siswa mulai merasa mual, muntah hingga pusing sekitar pukul 10.00 WIB pada Rabu, 11 Oktober 2023.
BACA JUGA: Waduh! Akses Jalan ke TPA Cijeruk di Sumedang Dapat Penolakan Warga, Kenapa?
Dari dua rentetan peristiwa keracunan massal ini termasuk dalam kejadian luar biasa (KLB) setelah di Kecamatan Saguling menelan korban jiwa.
Sebelumnya, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengintruksikan OPD terkait seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Industri dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendata para pedagang di lingkungan sekolah agar diberikan edukasi cara mengolah pangan rumahan menjadi lebih steril dan baik.
Namun kali ini Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat lagi-lagi kecolongan setelah industri makanan rumahan kembali menjadi penyebab keracunan massal.
Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan Bandung Barat mengklaim belum sepenuhnya memiliki data pedagang ataupun para pelaku industri makanan rumahan. Kondisi itu membuat pemerintah hingga saat ini belum bisa memberikan pembinaan terhadap pelaku industri.
“Kita masih mendata, karena jumlahnya banyak. Untuk antisipasi, kami sudah memberikan imbauan kepada kepala sekolah, guru, dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi anak-anak agar membeli jajanan yang bersih dan steril,” kata Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat, Asep Dendih kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).
Ia mengatakan, jumlah Sekolah Dasar di wilayahnya sebanyak 694, sementara untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 199 sekolah. Namun demikian, Asep menegaskan tak bisa melakukan pengawasan menyeluruh, pasalnya kapasitas pengawasan berada di Dinas UMKM serta Dinas Industri dan Perdagangan.
“Jumlah pastinya belum ada, karena banyak pedagang yang mangkal di lingkungan sekolah. Akan tetapi kami (Disdik) akan menyiapkan kantin-kantin yang sehat,” jelasnya.
