Tunisia menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan mengizinkan campur tangan dalam urusan dalam negerinya.
Sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman, juga mengecam perjanjian imigrasi tersebut.
Mereka berpendapat bahwa perjanjian ini tidak mencakup isu-isu hak asasi manusia dan situasi politik setelah Kais Saied mengambil alih kekuasaan, menutup parlemen Tunisia, dan mulai memerintah melalui dekrit yang oleh pihak oposisi dianggap sebagai sebuah kudeta.