JABAR EKSPRES – Presiden Tunisia, Kais Saied, dengan tegas menolak bantuan keuangan yang diumumkan oleh Uni Eropa pada bulan September ini.
Alasan yang diberikan oleh Saied adalah jumlah bantuan yang diusulkan terlalu kecil dan bertentangan dengan kesepakatan yang telah ditandatangani hanya tiga bulan yang lalu.
Tindakan Presiden Saied ini dapat membahayakan “kemitraan strategis” yang disepakati pada bulan Juli, yang mencakup langkah-langkah untuk mengatasi penyelundupan manusia dan memperketat perbatasan.
Kemitraan ini muncul dalam konteks peningkatan tajam jumlah kapal yang berusaha mencapai Eropa dari negara-negara Afrika Utara.
Pada bulan lalu, Komisi Eropa telah mengumumkan niatnya untuk memberikan bantuan sebesar $133 juta (127 juta euro) kepada Tunisia, sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengatasi masalah imigrasi yang tidak teratur dari Afrika ke Eropa.
“Tunisia menolak apa yang diumumkan Uni Eropa, bukan karena jumlahnya yang kecil… tetapi karena proposal tersebut bertentangan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Juli,” kata Saied pada hari Senin.
Kesepakatan yang dijalin pada bulan Juli melibatkan janji bantuan sebesar lebih dari $1 miliar (1 miliar euro) kepada Tunisia.
Uang tersebut akan digunakan untuk mendukung ekonomi yang sedang mengalami kesulitan, menyelamatkan situasi keuangan negara, serta mengatasi krisis migrasi.
Namun, pengumuman jumlah bantuan yang lebih rendah oleh Uni Eropa pada 10 hari yang lalu telah menimbulkan kekecewaan di pihak berwenang Tunisia yang sedang berjuang untuk memperbaiki keuangan publik.
Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di antara lembaga-lembaga pemeringkat kredit bahwa pemerintah Tunisia mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar hutang luar negeri dalam beberapa bulan mendatang.
Ketegangan antara Tunisia dan Uni Eropa juga terjadi bersamaan dengan peningkatan jumlah migran yang mencapai rekor dari Tunisia dan Afrika Utara ke pulau Lampedusa di Italia.
Minggu lalu, Tunisia bahkan menunda kunjungan delegasi dari Komisi Eropa yang bertujuan untuk membahas rincian perjanjian migrasi.