Aljazair Desak PBB untuk Akhiri Penjajahan Israel dan Terima Palestina sebagai Anggota Penuh PBB

JABAR EKSPRES – Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyampaikan pidato yang menarik pada Sidang Umum PBB ke-78 pada Selasa, 19 September 2023.

Ia mendesak PBB untuk mengadakan sesi khusus yang bertujuan untuk melakukan pemungutan suara penting untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina.

Dalam pidatonya yang komprehensif, Presiden Tebboune membahas berbagai masalah regional dan global yang mendesak, dengan penekanan khusus pada perjuangan Palestina.

Dia menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan Aljazair untuk Inisiatif Perdamaian Arab, yang mengadvokasi pendirian negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan 1967.

BACA JUGA: Militer Israel Kembali Renggut Nyawa Seorang Palestina dalam Bentrokan di Tepi Barat

Ia juga mengecam pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai sumber penting ketidakstabilan regional.

Presiden Tebboune meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas dengan mengesahkan resolusi yang mendukung solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan Israel.

“Reformasi juga diperlukan di Dewan Keamanan PBB, yang selama ini lemah dalam memenuhi tugasnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah penggunaan kekerasan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi komitmen negaranya untuk membangun tatanan dunia baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan.

BACA JUGA: Supermodel Bella Hadid Dukung Palestina dari Pernyataan Rasis dan Keji Menteri Keamanan Nasional Israel

Menarik perhatian pada ketidakadilan historis yang dihadapi Afrika, Presiden Tebboune menyoroti pentingnya memperbaiki hal ini dengan memastikan representasi benua ini di Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, Presiden Tebboune menyatakan sikap Aljazair terhadap krisis di negara tetangganya, Niger.

Ia memberikan dukungan terhadap pemulihan tatanan konstitusional dan mengadvokasi resolusi politik yang damai sembari menolak intervensi militer asing.

Saat ini, Palestina memiliki status “negara pengamat non-anggota” di PBB, sebuah status yang dinaikkan dari “entitas pengamat” pada tahun 2012 oleh Majelis Umum PBB.

BACA JUGA: Alami Penderitaan di Dalam Tahanan Israel, Ratusan Warga Palestina Lakukan Mogok Makan

Namun, jalan menuju keanggotaan penuh PBB masih bergantung pada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, diikuti dengan pemungutan suara penting di Majelis Umum PBB.

Palestina pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB pada tahun 2011, namun tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari Dewan Keamanan PBB.