JABAR EKSPRES, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya mendorong pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada 2024 tetap masuk menjadi prioritas.
Hal itu terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang tengah berlangsung DPRD.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menguraikan, dalam rancangan KUA dan PPAS yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ternyata Dinas Pendidikan tidak mengalokasikan untuk pembangunan USB pada 2024 nanti.
BACA JUGA : Sering Terjadi Kebakaran Lahan di Sukabumi, Damkar Cibadak Beri Pesan Ini pada Masyarakat!
“Kami mengkritisi, kami ingin ada penghitungan ulang,” jelasnya kepada Jabar Ekspres.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad itu melanjutkan, desakan terkait pembangunan USB agar tetap jadi prioritas itu juga bukan tanpa alasan. Saat ini pemerataan infrastruktur di Jabar masih perlu jadi perhatian.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar pada awal 2023 ini pernah mencatat bahwa masih ada 17 kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK baik negeri ataupun swasta. Jumlah itu tersebar di beberapa Kabupaten di Jabar.
Tertinggi adalah di Kabupaten Kuningan dengan 7 kecamatan, lalu Kabupaten Sumedang 4 kecamatan, Kabupaten Ciamis 3 kecamatan. Kemudian satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Garut dan Purwakarta. Selain itu, juga tercatat bahwa masih ada 130 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang tidak memiliki SMA atau SMK Negeri.
BACA JUGA : Pemkab Bogor Sidak Rumah Makan yang Masih Pakai Gas Subsidi
Gus Ahad berharap masih adanya blank spot terkait fasilitas pendidikan itu jadi pertimbangan untuk tetap memprioritaskan pembangunan sekolah baru. Hal itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Reformasi pendidikan tetap perlu menjadi prioritas.
“Kami harap jangan sampai nol. Minimal bisa 5 unit,” jelas politikus dari Dapil 10 atau Kabupaten Karawang dan Purwakarta itu.
Menurut Gus Ahad, pembangunan sekolah baru juga bisa diprioritaskan pada lokasi yang memang darurat. Termasuk mengutaman titik-titik yang Disdik sudah memiliki tanah. Agar pembangunan bisa cepat dilaksanakan tanpa terhambat proses pembebasan lahan.
