Menyikapi keadaan semacam ini, dibutuhkan kontribusi parsial dari seluruh elemen sehingga diharapkan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas sebagaimana menjadi cita-cita kita bersama. Satu hal yang harus kita ingat bahwa situasi politik indonesia hari ini memiliki bermacam kesukaran dan teka-teki.
Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemuda dan generasi milenial yang cerdas, kritis, yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, mampu membawa pada kemajuan. Itu sebabnya pengawasan partisipatif menjadi penting untuk mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan.
Berangkat dari research problem tersebut, sebelum kita bersih dan luruskan dulu setiap proses dan tahapannya secara tekhnis, maka ada baiknya kita luruskan persepektif kita tentang situasi hari ini sehingga kita sebagai pemuda bisa ikut andil dan ambil bagian dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Banyak faktor yang mempengaruhi perspektif masyarakat, tapi kita sebagai pemuda bisa mengambil bagian dalam membentuk perspektif yang positif dalam tahun politik ini.
Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai pemuda dan generasi milenial dalam mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024 mendatang. Pada prakteknya, pemuda dan generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan sebatas melaksanakan hak pilihnya saja tanpa melakukan apapun. Pemuda wajib hukumnya menebar energi positif, memberikan edukasi, meluruskan yang benar, khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif. Pemuda harus mampu memilik mindset bahwa pemilu kali ini sebagai sarana memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa indonesia bukan sebagai ajang perebutaan kekuasaan.
Setidak-tidaknya ada Tiga hal yang harus dilakukan oleh pemuda sebagai generasi milenial menjelang Pemilu 2024 ini. Pertama, melakukan tracking terhadap rekam jejak peserta Pemilu, baik partai, maupun calon legislatif, calon presiden dan calon kepala daerah. Rekam jejak sangat menentukan sejauh mana integritas serta tidak terlibat dalam politik dinasti sehingga dapat menguatkan demokrasi Indonesia. Kedua, menghindari berbagai penyakit demokrasi, seperti intervensi politik uang, penggunaan isu SARA, serta upaya memecah belah persatuan yang lainnya. Ketiga, resielensi masyarakat perlu diperkuat, dengan prosedur yang aman untuk menyampaikan kritik secara bertanggungjawab baik secara langsung maupun melalui media sosial.
