Selain itu, Riefky mengungkapkan bahwa Anies Baswedan telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, belum pernah terwujud.
“Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung,” katanya.
“Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud,” lanjutnya.
Ia juga menduga bahwa tidak terlaksananya deklarasi tersebut karena Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
“Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi,” kata Sekjen Partai Demokrat tersebut.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, Kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023.
“Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” katanya.
Hingga kini, Anies Baswedan pun menjadi sorotan setelah nama Ketua Umum PKB, Cak Imin disebut-sebut menggantikan posisi AHY sebagai bakal Capres. (*)
