Ini Catatan Pengamat Ekonomi Soal Kinerja Melempem BUMD Jabar, Rekrutmen Pimpinan Cenderung Politis

JABAR EKSPRES – Pengamat Ekonomi UIN Bandung Setia Mulyawan turut merespon kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar yang tengah jadi sorotan DPRD. Menurutnya, ada sejumlah catatan yang patut diperbaiki agar kinerja BUMD bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga: Pengamat Ekonomi Sambut Baik Rencana Merger dan Divestasi BUMD oleh Pemprov Jabar

Setia menduga, bahwa kemelut mirisnya kinerja sejumlah BUMD milik Pemprov Jabar adalah karena faktor pimpinan atau manajernya. “Dugaan kami, rekrutmen manajemen BUMD kuran provesional. Cenderung dengan pertimbangan politis,” tuturnya kepada Jabar Ekspres.

Hal itulah yang dinilai menjadi sebab kinerja BUMD kurang berjalan optimal. Karena pertimbangan politis, pimpinan BUMD kurang diisi orang-orang provesional yang berkemampuan untuk menata dan mengelola perusahaan.

Setia melanjutkan, permasalahan berikutnya adalah minimnya pengawasan. “Fungsi pengawasan dari pemilik saham tidak maksimal,” tuturnya.

Setia berpendapat, memang yang namanya BUMD selain mencari laba adalah menjalankan fungsi sosial atau pelayanan. Sayangnya, fungsi tersebut kerap menjadi kambing hitam ketika perusahaan mengalami kerugian.

Semestinya, yang namanya perusahaan bisnis tetap harus memperhatikan prinsip bisnis. “Perusahaan kan didirikan untuk mencari laba. Jadi ya tetap perlu diseimbangkan,” terangnya.

Sorotan para anggota DPRD Jabar terhadap kinerja BUMD sempat mencuat pada Paripurna awal Juli lalu. Dalam Sidang Paripurna pandangan fraksi terkait Pertanggungjawaban APBD 2022 itu, sejumlah fraksi mengkritik kinerja dari BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai melempem.

Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Jabar, Iin Nur Fatinah menyebutkan bahwa dari 41 BUMD yang ada hanya 2 BUMD yang kondisinya sehat. Senada dengan hal tersebut, Jubir Fraksi Gerindra Persatuan Rizki Adi Wijaya menegaskan bahwa perlu adanya pengawasan yang serius terhadap kinerja BUMD.

Ia mengatakan bahwa BUMD selayaknya menjadi sumber pendapatan daerah bukan justru menggerogoti uang rakyat. BUMD yang kinerjanya melempem perlu dievaluasi.

Baca Juga: 4 BUMD Minta Tambahan Modal pada APBD Perubahan 2023

“BUMD seyognyanya menjadi sumber pendapatan daerah bukan malah menggerogoti uang rakyat. Maka perlu investigasi serius agar BUMD kerja profesional,” katanya.