Deklarasi Damai Pemilu 2024, 17 Parpol di Kota Bogor Sepakat Jaga Ketertiban

BOGOR, JABAR EKSPRES – Sebanyak 17 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Bogor mengikuti Deklarasi Damai Pemilu yang diinisiasi Polresta Bogor Kota di Aula Gedung Mapolresta Bogor Kota pada Selasa, 15 Agustus 2023 sore.

Dihadapan Kapolresta Bogor Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Inf Fikri Ferdian, dan Wali Kota Bogor Bima Arya, para perwakilan parpol satu suara menyampaikan narasi Deklarasi Pemilu Damai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Samsudin.

Kegiatan yang juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, perwakilan DPRD Kota Bogor dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta sejumlah tokoh itu diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Damai Pemilu 2024 yang terdiri dari empat poin.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, dalam masa tahapan politik ini, TNI/Polri serta pemerintah termasuk parpol hingga masyarakat sangat berperan dalam menjaga kondusifitas di wilayah.

Dengan digaungkannya Deklarasi Damai Pemilu ini pihaknya menjadi ajang antisipasi sekaligus mewanti-wanti seluruh elemen khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu agar ikut menjaga ketertiban.

BACA JUGA: DPRD Pelototi Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kota Bogor

“Kami dari TNI Polri siap mengamankan Pemilu, mulai dari awal tahapan Pemilu hingga nanti selesai, seperti mendistribusikan logistik sampai pengamanan di TPS,” ungkapnya dihadapan awak media di Mapolresta Bogor Kota pada Selasa, 15 Agustus 2023.

“Termasuk mapping lokasi-lokasi yang memang terjadi kerawanan konflik. Hari ini kami melaksanakan Deklarasi Damai untuk Pemilu 2024, kami harus maksimalkan partisipasi masyarakat, tidak boleh ada ‘golput’ dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat khususnya para parpol untuk meredam hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan perpecahan, termasuk menepis timbulnya isu-isu hoax dan SARA.

“Jadi harus ada pencegahannya, poin yang menjadi perhatian kedepan usai deklarasi ini yakni semangat kita untuk nasionalisme, kebangsaan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti menjaga keamanan, tidak melakukan money politic atau politik uang, tidak menggunakan isu SARA, hoax, adu domba yang menimbulkan perpecahan dan sebagainya,” tegas Bismo.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan