BANDUNG, JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membangun Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah. Salah satu lokasinya di Gedebage Kota Bandung. Tapi rencana itu masih belum mendapat persetujuan dari DPRD Kota Bandung.
Rabu (2/8), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sengaja datang ke Komisi C DPRD Kota Bandung, yakni untuk merembuk usulan pembangunan SPA Sampah itu.
Kepala DLHK Kota Bandung, Dudy Prayudi, mengungkapkan bahwa program tersebut adalah usulan dari Pemprov Jabar. Kota Bandung hanya menjadi salah satu tempat yang direncanakan untuk pembangunan SPA Sampah itu. “Ada 4 titik, salah satunya di Bandung yakni di Gedebage,” katanya kepada Jabar Ekspres.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Terus Ingatkan Penerapan Kang Pisman
Menurut Dudy, SPA Sampah itu sebagai media penyambung sebelum sampah-sampah diangkut ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. “Sekarang belum ada keputusan. Kami juga masih baru tahap konsultasi ke DPRD apakah memungkinkan adanya pembangunan SPA Sampah di Gedebage,” tandasnya.
Dudy menguraikan, saat ini TPPAS Legok Nangka juga belum beroperasi. Untuk biaya yang perlu dibayarkan ketika Kota Bandung ikut membuang sampah ke Legok Nangka juga masih belum ditentukan.
Hal itu masih menunggu pemenang lelang yang nantinya mengelola TPPAS tersebut. “Tergantung pemenang lelang. Saat ini kan juga masih masa sanggah. Bisa jadi nilai (besaran biaya.red) juga akan berubah,” tandasnya.
BACA JUGA: Kang Pisman Tetap Bergulir, Pemkot Bandung Sampaikan Rasionalisasinya
Sementara itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Agus Gunawan menambahkan, fungsi SPA Sampah itu untuk mengolah sampah sebelum dikirim ke Legok Nangka. “Seperti harus dipadatkan dulu, baru dibawa ke Legok Nangka,” jelasnya.
Secara pribadi Agus justru kurang sependapat dengan pembangunan SPA Sampah di Gedebage itu. Menurutnya secara aspek sosial masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan apakah berkenan untuk ada pembangunan SPA Sampah. “Secara sosial kami menolak rencana ini. Tidak semudah itulah, masyarakat harus dilibatkan,” katanya.
