JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah mengambil langkah untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan (adminduk) sebagai respons terhadap maraknya kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menyatakan bahwa mayoritas kecurangan dalam PPDB terjadi karena manipulasi data kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Meningkatkan Literasi, Kunci Sukses Mahasiswa dan Kemajuan Bangsa
Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa tujuan perbaikan dalam sistem adminduk adalah untuk mencegah pemalsuan data kependudukan yang seringkali digunakan oleh pelaku kecurangan dalam PPDB untuk mengelabui sistem zonasi yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mencatat sebanyak 1.635 peserta didik yang didiskualifikasi dari PPDB di sejumlah SMA/SMK negeri di Kabupaten Bogor, karena melanggar aturan dan menggunakan KK yang tidak valid.
Pembenahan sistem adminduk ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi masalah PPDB, tetapi juga akan berdampak positif pada berbagai aspek lainnya, termasuk membantu warga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa bantuan pendidikan dapat tepat sasaran dan tepat waktu.
Bupati Iwan Setiawan juga berharap bahwa perbaikan sistem adminduk akan menjadi pemicu untuk membenahi sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh di Kabupaten Bogor. Dia juga meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah sekolah SMA/SMK agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan proses PPDB ke depannya akan berjalan lebih lancar dan adil.
“PPDB ini bisa dijadikan pemicu untuk membenahi adminduk di Kabupaten Bogor. Tapi kami juga minta Pemprov Jabar membantu dalam menambah jumlah sekolah SMA/SMK agar memudahkan masyarakat meraih akses pendidikan,” kata Iwan. Dikutip Jabar Ekspres dari Antaranews.
Baca Juga: Memperkenalkan Literasi dan Keberagaman Budaya bagi Anak!
Dengan upaya pembenahan sistem adminduk ini, diharapkan akan menghilangkan celah kecurangan dalam proses PPDB di masa mendatang. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Semoga tindakan ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh warga.
