JABAR EKSPRES – Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg bersubsidi hanya untuk masyarakat kurang mampu.
“Elpiji, terutama elpiji bersubsidi, sangat kontroversial di daerah ini dan hanya untuk masyarakat miskin. Ini perlu ditekankan,” ujar Jokowi mengutip dari Antara, Senin (24/7)
Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3kg dan mengeluarkan pernyataan kepada publik.
Baca Juga:Korban Keracunan Makanan di Cimahi Terus Bertambah dan Dilarikan ke Puskemas PadasukaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto Siap Diperiksa Kejaksaan Agung Terkait Kasus Dugaan Korupsi CPO
“Mengenai kelangkaan, biarlah Menteri BUMN yang menjawab, karena ini menyangkut Pertamina di bawah arahan beliau,” katanya.
Beberapa daerah seperti Magetan dan Banyuwangi, serta beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dilaporkan mengalami kelangkaan gas elpiji 3kg.
Ketentuan terkait penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.05/MEM.M/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang pedoman teknis pendistribusian elpiji kemasan tertentu tepat sasaran dan Keputusan Direktur Jenderal Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang penahapan wilayah dan waktu penyebaran dan pelaksanaan pendistribusian elpiji kemasan tertentu tepat sasaran sesuai dengan ketentuan daerah setempat.
Dinas Energi dan Sumber Daya Alam dan PT Pertamina Persero memiliki sistem berbasis web untuk registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 kg sebagai bagian dari program pendistribusian tepat sasaran LPG 3 kg sejak 1 Maret 2023.
Setelah itu, mulai 1 Januari 2024, hanya pendaftar yang dapat membeli LPG 3 kg. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi hingga Rp117,85 triliun rupiah untuk LPG 3 kg untuk tahun 2023.