JABAR EKSPRES- Pemerintah Ekuador sedang berupaya untuk mengaktifkan jalur kredit dengan pemberi pinjaman internasional guna mengurangi dampak dari gangguan cuaca El Nino yang diperkirakan akan melanda negara tersebut, demikian diumumkan oleh Kementerian Keuangan Ekuador pada Kamis (29/6).
Rencana pendanaan ini merupakan bagian dari upaya Presiden Guillermo Lasso dalam mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanganan potensi dampak dari El Nino.
Presiden konservatif tersebut mengungkapkan bahwa pendanaan awal sebesar 266 juta dolar AS (sekitar Rp3.9 triliun) akan ditanggung oleh anggaran pemerintah dan juga melalui penerbitan utang lokal. Jumlah tersebut dapat meningkat tergantung pada kebutuhan.
Menteri Keuangan, Pablo Arosemena, juga akan meminta aktivasi awal pinjaman melalui jalur kredit negara-negara di kawasan Pegunungan Andes (Ekuador, Bolivia, Kolombia, Peru) ke Bank Pembangunan Inter-Amerika. Jumlah pinjaman tersebut diperkirakan sekitar 400 juta dolar AS (sekitar Rp6 triliun), menurut pernyataan kementerian.
Dana yang diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat potensi bencana alam yang terkait dengan El Nino di negara tersebut, namun kementerian tidak memberikan rincian mengenai batas kredit yang dapat mereka peroleh dari pemberi pinjaman.
Pejabat setempat menyatakan bahwa Ekuador kemungkinan juga akan mencari pendanaan dari pemberi pinjaman multilateral lainnya, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah menyelesaikan program pinjaman sebesar 6.5 miliar dolar AS (sekitar Rp97 triliun) dengan IMF.
Presiden Lasso, yang sebelumnya adalah seorang bankir, mengumumkan bulan lalu bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden awal yang dijadwalkan pada bulan Agustus mendatang. Ia akan berfokus pada persiapan negaranya menghadapi ancaman dan dampak yang diperkirakan akan terjadi akibat El Nino selama tiga bulan tersisa masa jabatannya.
Namun, pengganti Lasso juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah politiknya, terutama setelah ia membubarkan Majelis Nasional pada bulan Mei lalu sambil mempersingkat masa jabatannya sendiri, menjelang upaya oposisi untuk mencopotnya dari jabatan presiden.
