JABAR EKSPRES – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sempat menyoroti syariat di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.
Ketua Umum (Ketum) MUI Kabupaten Indramayu, Syatori pun sempat mengatakan bahwa syarit di Ponpes Al Zaytun berbeda dengan ajaran agama Islam yang seharusnya.
Di antaranya yakni, kata Ketum MUI Kabupaten Indramayu tersebut, terdapat perbedaan baik soal pelaksanaan salat, puasa, maupun haji, yang dilakukan di Ponpes Al Zaytun berbeda dengan syariat di dalam agama Islam.
BACA JUGA: Kemenag Tegaskan Tak Pernah Berikan Aliran Dana ke Al Zaytun, Singgung soal BOS
“Syariat yang dilakukan oleh Al Zaytun sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya,” kata Syatori, dikutip JabarEkspres.com dari Antara News pada Jumat, 23 Juni 2023.
Syatori pernah mengatakan bahwa dengan perbedaan syariat yang dijalankan oleh Ponpes Al Zaytun yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, tentu membuktikan bahwa Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan.
Bahkan, berdasarkan keterangan Syatori, khusus untuk ibadah haji, pihak Ponpes Al Zaytun memperbolehkan haji di Indonesia.
Padahal, lanjutnya, syariat Islam telah menetapkan semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu harus di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi.
“Adanya statemen bahwa haji tidak harus di Mekkah, cukup di Indonesia itu sangat tidak sesuai syariat Islam,” katanya.
Akibat hal tersbeut, kata Syatori, masyarakat diimbau tidak menyekolahkan anaknya di Ponpes Al Zaytun.
Alasannya karena ajaran-ajaran yang diberikan mereka sangat berbeda dengan syarat Islam.
“Kami mengimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaytun, yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam,” katanya, menegaskan.
MUI Indramayu, ungkapnya, meminta kepada pemerintah agar segera menindak Ponpes Al Zaytun, supaya kontroversi yang ada segera berhenti, mengingat wilayah Indramayu saat ini sedang dalam kondisi yang aman dan nyaman.
“Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al Zaytun, agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri,” kata Syatori.
